Belum Ada Titik Temu (Warga Jambidan Ngadu ke DPRD Bantul, tuntut Kompensasi PLN)

Jumat Wage, 27 Maret 2009 00:00 WIB ∼ 141 Komentar (0)

Bagi masyarakat pedesaan tanah adalah merupakan salah satu kekayaan yang sangat tinggi nilainya, maka ada istilah  “Sak Dumuk Bathuk Sak Nyari Bumi”, mungkin istilah ini kerap kali terucap oleh orang yang membela akan kebenaran. Maka warga Jambidan, Banguntapan  terus berjuang untuk pendapatan kah-haknya, yang berkaitan dengan pengunaan tanah miliknya yang dimanfaatkan oleh PLN sebagai jaringan Saluran Udara Tegangan Tingi (SUTT). 
      Maka sekitar 30 orang warga Desa Jambidan, Banguntapan yang mengatasnakan forum masyarakat terkena jaringan listrik SUTT mengadu ke DPRD Kabupaten Bantul meminta untuk membantu menyeselasaikan tentang tanah miliknya yang terkena Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dibangun oleh PLN sejak 6 tahun lalu hingga saat ini belum terselesaikan  Sedangkan luas tanah mencapai 36.943 Meter persagi dengan jumlah pemilik 120 orang.
    Ke 30 orang tersebut diterima oleh Wakil Ketua II  Drs Slamet Abdullah MA dengan didampingi Bambang Sumantri dan Aslam Ridlo dari Komisi D DPRD Bantul di ruang Komisi A DPRD Kabupaten Bantul.
Drs Slamet Abdullah MA mengatakan, warga Jambidan sudat tepat untuk mengadukan masalahnya ke DPRD karena semua anggota itu merupakan wakil rakyat yang harus ditugasi menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat.  Dari pengaduan itu maka DPRD akan mengambil langkah untuk melihat bagaimanan kesepakatan awal saat rembugan antara PLN dengan masyarakat. Seletah itu juga akan dilakukan pemanggilan PLN untuk membicarakan masalah tersebut.
    Kenapa sudah 6 tahun khok baru diadukan kepada Kami, sehingga  pihak anggota DPRD tidak tahu, kalau ada permasalahan  yang menyangkut tanah hak milik warga Jambidan, dan kami tahu baru kemarin setelah membaca surat yang diajukan kepada DPRD, kata Slamet Abdullah.
Silahkan semua permasalahan yang berikaitan dengan masyarakat di ajukan ke pada DPRD, karena DPRD itu merupakan wakil rakyat yang harus membantu menyelesaikannya, tambahnya.
    Yusuf Sudirman selaku Koordinator dihadapan DPRD Bantul mengatakan, warga Jambidan  yang tanah dan bangunannya terkena jaringan SUTT selama 6 tahun hingga saat ini belum menerima kompensasi yang layak dari PLN. Sedangkan untuk daerah lain seperti Sleman telah diselesaikan, karena dibantu oleh aparat pemerintah. Untuk itu kami minta bantuan DPRD untuk bisa memfasilitasi dan membantu warga untuk memperoleh hak-haknya. Semula kami diam saja tidak mengadu sambil berusaha mencari peraturan yang ada, setiap kami menanyakan ke PLN tidak pernah memperoleh jawaban yang sesuai dengan yang dikehendakinya. Setelah memperoleh UU No 15 tahun 1985 tentang kelistrikan baru kemudian di pelajari ternyata menukan salah satu pasal yaitu pasal 12 ayat 3 yang isinya PLN Baru Dapat melakukan Pekerjaannya setelah ganti rugi diselesaikan.
    Baru sekitar pertengahan tahun 2008 lalu, warga kurban SUTT membentuk forum masyarakat terkena jaringan listrik SUTT yang koordinatornya Yusuf Sudirman, yang selanjutnya berusaha untuk menemuhi PLN Semarang, Jogyakarta yang hasilnya hingga saat ini belum ada. Maka kami bersama teman-teman berusaha menemuhi Angota Dewan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ganti rugi yang layak, kaya Yusuf Sudirman.
    Sejak ada jaringan SUTT yang dibangun diatas tanah warga membuat nilai ekonomis  tanah terus menurun di bawah harga standar pasaran, Selain itu dibawa kabel tersebut juga tidak boleh dibangun rumah bertingkat, tidak boleh ditanami tanaman keras. Sebelum dibangun jaringan SUTT  harga tanah bisa mencapai Rp 200.000/ meter persagi lebih, setelah dibangun SUTT harga penawaran anjlok hanya sekitar Rp 150.000 per meter persagi.     
    Maka Warga Jambidan menutut Kompensasi dari PLN  untuk tanah sebesar 100 persen x NJOP tertinggi, ganti rugi tanaman  antara Rp 500.000 hingga Rp 1 juta per pohon  ganti rugi bangunan antara Rp 2 juta hingga Rp 10 Juta yang rincianya untuk bangunan permanent Rp 10 Juta, semi Permanen Rp 5 juta dan bangunan sementara Rp 2 juta. 
     Warga ragu-ragu tak berani untuk membangun perumahan di bawah kabel SUTT, PLN hingga saat ini belum minta izin kepada pemilik tanah yang dilewati. Menurut UU No.15 tahun 1998 tentang Kelistrikan pada pasat 12 ayat 3 disebutkan PLN baru dapat melakukan pekerjaan setelah menyelesaikan ganti rugi kepada masyarakat. Sedangkan untuk warga Jambidan selama 6 tahun belum ada ganti rugi.
    “ Tuntutan kami PLN agar segera memberikan kompensasi yang layak, bukan saja harga tanah, tetapi meliputi bangunan rumah, pepohonan dan lain sebagainya”, kata Yuisuf Sudirman.
Pihak PLN pernah menjanjikan  kompensasi harga tanah yang terkena SUTT sebesar Rp 14.000 / meter persagi,  namun harga tersebut ditolak warga karema diangap tidak sesuai atau belum layak.


Mediasi antara warga Jambidan, Banguntapan dan PT PLN dilanjutkan. Keduanya sama-sama belum ada titik temu dalam rembugan masalah Saluran Udara Tingkat Tinggi (SUTT) yang di fasilitasi oleh DPRD Kabupaten Bantul yang dipimpin oleh Ketua DPRD Bantul – Joko B Purnomo – dan selanjutnya diteruskan oleh Wakil Ketua I Slamet Abdullah MA bersama dengan Komisi A dan Komisi D bertempat di  ruang rapat Paripurna,  Kamis (12/3/2009)
      Dalam rembugan  yang ketiga kalinya ini PT PLN dihadiri langsung oleh  Manajer PT PLN Cabang Jawa Tengah (Jateng) dan DIY- Bambang Supriyanto -. Dalam musyawarah tersebut masing-masing tetap dengan argumentasinya masing-masing. Warga Jambidan yang terkena SUTT tetap menuntut konpensasai 100 persen dari nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan PT PLN juga  hanya akan memberikan konpensasi 10 persen dari nilai NJOP.
      Wakil Ketua DPRD Bantul Slamet Abdullah MA mengatakan, karena belum ada kata sepakat, pihak PLN tidak mau bergerak naik dan masyarakat tetap pada pendiriannya maka di persilahkan untuk rembugan diluar melaui jalur hukum, bahkan Manajer PT PLN  diminta untuk berdoa dan minta petunjuk pada Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada petunjuk untuk memberikan konpensasi yang terbaik.
     Jika di daerah lain bisa, kenapa di Bantul tidak bisa, karena masyarakat Jambidan ini sudah capek menuntut hak-haknya atas tanah yang terkena SUTT menyebabkan kerugian secara ekonomis. Diantaranya harga tanah menjadi turun, tidak bisa ditanami tanaman keras, tidak boleh dibangun rumah dan lain sebagainya, bukan saja satu periode tetapi selama-lamanya.
      Dikatakan, DPRD ini merupakan lembaga publik yang senantiasa menerima aspirasi dari warganya, dan berkewajiban untuk menyelesaikan  secara musyawarah dengan mengundang semua pihak yang berkepentingan seperti yang dilakukan saat ini. Diakui, bahwa untuk masalah SUTT ini DPRD telah 3 kali mengadakan rebugan, pertama DPRD menerima aspirasi masyarakat,  kedua DPRD berusaha mengundang PT PLN dan masyarakat  belum ada titik temu dan ketiga mengundang lagi PT PLN Cabang Jateng dan DIY dan masyarakat juga belum ada titik temu.
      Yusuf Sudirman selaku juru bicara dari warga Jambidan, Banguntapan mengatakan, tanah yang terkena SUTT itu lamanya sudah 7 tahun, selama itu warga terus berjuang untuk menuntut hak-haknya dengan biaya dan tenaga yang melelahkan, bolak-balek ke kantor Cabang PT PLN Jateng dan DIY Semarang. Akhirnya kasus tersebut diadukan ke wakil rakyat yang duduk di Lembaga DPRD Bantul hinga rembugan belum ada titik temu.
      Karena belum ada titik temu, maka warga Jambidan minta agar kabel yang melintang di atas tanah maupun bangunan agar dipindahkan ke tempat lain yang tanahnya boleh diberikan kompensasi sebanyak 10 persen dari NJOP. “ Silahkan  PLN untuk memindahkan kabel yang melintang diatas tanah saya, jika belum ada kata sepakat”, kata Yusuf Sudirman.
      Sementara itu Majener PT PLN Jateng dan DIY Bambang Supriyanto mengatakan, untuk memberikan konpensasi lebih besar tidak berani karena takut dipersalahkan, maka hanya akan memberikan sesuai dengan aturan dan perundangan yang ada. Maka kami hanya bisa memberikan gantirugi sebesar sepuluh persen dari nilai NJOP.
      Ia juga mengajukan opsi kepada warga Jambidan, opsi pertama jika ada warga yang bisa menujukan NJOP tanah diatas Rp 75.000 maka akan diberikan konpensasi sebesar 10 persen, namun jika dibawah Rp 75.000 akan diberikan konpensasi Rp 7500 per meter persegi. Opsi kedua untuk bangunan rumah bisa dihitung berdasarkan meteran yang terkena SUTT, tetapi bisa juga walaupun yang terkena sedikit bisa dimasukan ganti rugi secara keseluruhan.   
      Seluruh opsi yang diajukan tersebut tidak ada yang diterima karena masing-masing mengajukan aturan dan perundangan yang ada, hingga akhir pertemuan tersebut belum ada titik temu yang akhirnya diminta untuk rembugan di luar acara tersebut.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.