Tenaga Kerja PT Komitrando Bekerja Kembali

Kamis Wage, 12 Maret 2009 00:00 WIB ∼ 142 Komentar (0)

Peran DPRD Bantul untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakat senantiasa mengedapankan musyawarah dan mufakat agar semua pihak  bisa menerima dengan legawa. Sistem yang dilakukan selama ini selalu mengundang semua pihak yang terkait misalnya pengaduan tentang pemberhantian Hubungan Kerja (PHK)  di salah satu perusahaan, yang diundang diantaranya Manejemen perusahaan, tenaga kerja yang mengadu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Bantul untuk duduk bersama dengan anggota DPRD Bantul. 

Telah banyak tenaga kerja yang mengadukan permasalahanya ke DPRD kabupaten Bantul bisa diselesaikan dengan baik. Kebanyakan permasalahan tersebut menyangkut perselisihan antara tenaga kerja dengan perusahaan terutama yang menyangkut sistem pengupahan, termasuk perumahan tenaga kerja (PHK akibat pengaruh ekonomi global.

Tak sedikit pula tenaga kerja yang akibat dari perumahan, pengupahan yang kurang layak menimbulkan unjuk rasa dan pengaduan baik ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disanakertrans) Kabupaten Bantul  hingga ke DPRD Kabupaten Bantul.

Sedangkan untuk menyelesaikan hal itu ditangani oleh Komisi B DPRD Kabupaten Bantul yang dipimpin ketuanya RH Sumiharto SE MBA, kebanyakan permasalahan yang diaduan bisa diselesaikan dengan baik.

Perusahaan yang dibantu penyelesaiannya oleh Komisi B DPRD kabupaten Bantul salah satunya PT Komitrando yang berlokasi di Potorono, Banguntapan  untuk membicarakan masalah tenaga kerja yang dirumahkan. Dalam pembicaraan  Komisi B DPRD kabupaten Bantul dipimpin ketuanya RH Sumiharto SE MBA, perwakilan Manejemen PT Komitrando Budi Atmoko denghan didampingi  Warsini Kabag Kepegawaian Warsini dan  kasubdin Hubungan Industri dan Pengawasan tenaga Kerja (HIPK) Disnakertrans Bantul.

Ketua Komisi B DPRD Kab. Bantul mengatakan, memang ada surat pengaduan dari tenaga kerja yang dirumahkan yang isinya minta bantuan kepada dewan agar bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Karena pekerjaan itu merupakan satu-satunya mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Apalagi anak-anaknya butuh biaya untuk sekolah dan kebutuhan lainya. Padahal ia saat itu sedang tidak bekerja, bagaiaman untuk bisa memenuhi  kebutuhan itu terus.

“Perusahaan yang berdiri di Bantul harus bisa menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya, termasuk tenaga kerja dan perusahaan dan harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya,” kata Sumiharto SE MBA.

Manajemen PT Komitrando Budi Atmoko mengatakan, masalah tenaga kerja yang dirumahkan sejak tahun 2008 lalu itu  sebanyak 160 orang, awal tahun 2009 lalu semua tenaga kerja telah di pekerjakan kembali walaupun kondisi perusahaan memang agak berat, karena pemesaranya juga tergantung dari perusahaan yang ada di negera Korea.

PT Komitrando yang bergerak dibidang industri imitasi terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan pemasaranya ke manca negara sehingga keberlangsungan perusahaan tetap akan terjaga. Paling tidak masih eksis untuk memperkerjakan perusahaan.

 

Tunda UMP

Sementara itu  secara terpisah di Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Sugeng Baruna melalui Kepala Bidang Hubungan Industri dan Pengawasan Ketenagakerjaan, RB Yuhana mengatakan,  PT Komitrando merupakan salah satu perusahaan dari 10 perusahaan yang minta penangguhan pelaksanaan  berlakunya Upah Minimal Propensi (UMP) yang telah ditentukan sebesar Rp 700.000. Maka dari 10 perusahaan itu dimintakan persetujuan ke Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY. Maka dikeluarkan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangai oleh Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DIY Hendarto Budiyono SMI MM tertanggal 24 Desember 2008.

Kesepuluh Perusahaan tersebut diantaranya PT Tosalena Eksporindo Jalan Ring Rood Selatan No 300 Mutihan, Wirokerten, Banguntapan,  PT Rumindo Pratama  Jalan Parangtritis Km 4,5 Yogyakarta, PT Komitrando Emporio Jalan wonosari Km 8 Potorono, Banguntapan, PT Nine Square Indonesia Jalan Gedongkuning Selatan 122 B Yogyakarta, CV SNR Ekspor Fumindo Jalan Parangtritis Km 8,5 Dadapan, Timbulharjo,, Sewon, Bantul, PT Samitex Sewon, Krapyak, Sewon, Bantul, PT Daya Utama Mandiri Cabang Bantul Jl. Ahmad Yani No 50 Badegan, Bantul, PT Gaya Bella Diantama Jl Ring Rood Selatan, Rukeman, tamantirto, Kasihan, CV Wira Mulya Jl Imogiri barat Km 9 No.100 X Yogyakarta, PT Out OF Asia Jalan Parangtritis, Km.8,6 Timbulharjo, Sewon,.

Maka langkah yang di lakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul untuk diadakan pengawasan dan pembinaan, karena pengajuan penangguhan UMP yang dilakukan oleh 10 perusahaan itu dari tanggal 1 Januari hingga bulan Desember 2009, minimal harus memberikan upah Rp 586.000. Namun diharapkan tahun 2010 bisa memberlakukan upah minimum Propinsi sebesar Rp 700.000. (Hms)



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.