INGIN BELAJAR TENTANG PENGANGGARAN, DPRD BANTUL “KEBANJIRAN” KUNJUNGAN STUDI BANDING.

Jumat Pon, 11 Desember 2009 00:00 WIB ∼ 521 Komentar (0)

DPRD Kabupaten Bantul telah menyelesaikan kewajibannya yaitu mengesahkan APBD 2010 beberapa saat yang lalu. Penyelesaian pekerjaan ini terhitung sangat cepat, mengingat DPRD Kabupaten Bantul barusaja dilantik 13 Agustus yang lalu. Begitu menyelesaikan pembentukan alat kelengkapan DPRD secara marathon DPRD Kabupaten Bantul segera menyelesaikan “tanggungan” pekerjaannya yaitu pembahasan dan pengesahan APBD 2010.
Penyelesaian pekerjaan yang begitu cepat ini rupanya merupakan obyek yang menarik untuk dipelajari oleh Kabupaten lain.  Sebagai bukti pada hari selasa 8 desember lalu DPRD Kabupaten Bantul menerima kunjungan 3 tamu sekaligus. Mereka adalah Komisi A DPRD KAbupaten Tangerang, Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Subang dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banyumas.  DPRD Kabupaten Tangerang dengan jumlah rombongan sebanyak 14 anggota dipimpin oleh Ketua Komisi A Hadi Hartono, SE, Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Subang dengan membawa 23 rombongan dipimpin oleh Agus Maskur Rosadi, S.Si, MM dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banyumas, Supangkat, SH,MM.
Ketiga rombongan ini diterima pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Suratun, SH didampingi oleh Wakil Ketua Komisi A, Agus Effendi, SE, beberapa anggota DPRD dari Komisi A maupun dari Badan Anggaran serta dari perwakilan SKPD yaitu dari Bapedda, DPKAD dan Bagian Tata Pemerintahan.
Dalam sesi diskusi yang dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari pihak tamu, dibahas tentang mekanisme penganggaran dimana para tamu menanyakan tip dan trik apa yang menjadikan pembahasan dan pengesahan APBD begitu tepat waktu dan bisa menghindari sanksi dari pemerintah pusat yang akan memotong anggaran suatu daerah bila  terlambat menetapkan APBD. Tentang alokasi anggaran juga ditanyakan, sekaligus berapa jumlah belanja masing-masing sektor antara lain belanja pegawai, belanja langsung, belanja tidak langsung dan alokasi anggaran untuk DPRD.
Materi lain yang menarik dalam diskusi ini adalah tentang Rumah Sakit Daerah. RSUD Kabupaten Bantul dinilai berhasil memasukkan PAD yang begitu besar.  Para tamu tertarik akan prestasi RSUD ini dan bagaimana peran DPRD dalam ikut mengembangkan potensi RSUD. Agus Effendi menjelaskan bahwa RSUD Panembahan Senopati adalah satu-satunya Rumah Sakit Umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun dalam operasional sehari-hari RSUD diberi kewenangan penuh untuk mengelola keuangannya. Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke rekening daerah sebatas angka-angkanya saja, sepenuhnya uang yang masuk ke RSUD dikelola sendiri oleh RSUD. DPRD Kabupaten Bantul menetapkan target pendapatan RSUD berdasarkan kemampuan dan prediksi yang realistis, dan selama ini RSUD selalu bisa memenuhi targetnya. Sedangkan tentang kesehatan gratis, Kabupaten Bantul belum sampai kesana, namun anggaran yang masuk ke sektor kesehatan demi memberikan dispensasi kesehatan ini trend 2009 ini telah meningkat dari tahun sebelumnya. Wujudnya ada Jamkesmas, di level provinsi ada Jamkesos. Di Kabupaten Bantul belum ada Jamkeda, tapi ada Banyankes (bantuan pelayanan kesehatan) bagi masyarakat yang belum menerima dari Jamkesos maupun Jamkesmas. Adapun anggaran yang dialokasikan sekitar 3,5 milyar
DPRD Kabupaten Subang tertarik membahas sektor pariwisata, karena pendapatan dan karakter pariwisata di Kabupaten Subang mirip dengan Kabupaten Bantul. H Suwardi, anggota komisi A menjelaskan: Sektor Pariwisata masih dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meskipun ada sebagian kecil yang dikelola oleh swasta. Di Kabupaten Bantul, obyek andalan seperti Pantai Parangtritis, Pantai Depok, Goa Selarong dan lain-lain masih dikelola oleh Pemerintah daerah, sedangkan yang dikelolakan oleh swasta adalah kolam renang Tirtotamansari. Di Kabupaten Bantul juga ada obyek wisata yang langsung dibawah Keraton Yogyakarta, untuk ini kewenangan masih ada di Keraton Yogyakarta.
Permasalahan pembagian penghasilan pajak adalah topik lain yang mengemuka dalam sesi diskusi ini. Agus Effendi menjelaskan bahwa dalam pengalokasian anggaran adalah berdasarkan skala prioritas, bukan berdasarkan penghasilan  maupun pajak.
Dalam kunjungan kerja ini materi pembahasan tidak hanya menanyakan materi kepada Kabupaten Bantul saja, namun malah menjadi sharing/pembahasan bersama masing-masing kabupaten. Beberapa materi yang dinilai mungkin kurang bisa diandalkan di Kabupaten Bantul, malah bisa dipertanyakan ke Kabupaten lain  yang hadir. Saking menariknya materi diskusi waktu berlalu hampir lebih 2 jam tidak terasa hingga penerimaan kunjungan tamu ini diakhiri pada pukul 13.00 WIB.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.