Siaran Dialog Interaktif DPRD 21 Juni 2010

Senin Kliwon, 21 Juni 2010 00:00 WIB ∼ 125 Komentar (0)

DPRD Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Jogja TV jam 20.00-21.00 WIB malam ini menggelar dialog interaktif dengan tema "Transparansi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2010 di Kabupaten Bantul".

Narasumber yang akan dihadirkan adalah

  • Fachruddin, S.Ag.                    :  Ketua Komisi D
  • Drs. Masharun Ghozalie , MM    :  KaDinas Pendidikan Menengah & non Formal
  • Drs. Agus Rahayudi                 :  Ketua Badan Musyawarah Perguruan  Swasta

adapun resume materi yang akan ditampilkan pada malam hari nanti adalah sebagai berikut:

Memasuki Bulan Juni dan Juli atau selama libur sekolah, sebagian masyarakat kita malah disibukkan dengan aktivitas yang relatif merepotkan. Aktivitas tersebut adalah penerimaan siswa baru atau dalam istilah sekarang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pelaksanakan “ritual” PPDB ini bukan monoton kesibukan anak yang mau mencari sekolah belaka, namun orangtua yang mendampingi juga ikut kerepotan memilih dan berebut kesempatan untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan.
       Beberapa dekade yang lalu, siswa yang baru saja lulus bebas mendaftar dan menentukan sendiri sekolah yang diinginkan. Pada saat itu mereka memiliki asumsi sekolah manapun dianggap memiliki kualitas yang sama. Namun sekarang ini, masing-masing sekolah telah memiliki klasifikasi sendiri seiring adanya akreditasi dari pihak berwenang.  Adanya label Standar Nasional maupun yang lebih mentereng Rintisan Sekolah Berbasis Internasional (RSBI) menjadikan calon siswa semakin mengerti tentang sekolah favorit maupun non favorit. Meskipun untuk dapat masuk ke sekolah tersebut mereka harus rela menunggu sampai hari terakhir, harus membeli formulir lebih dari satu sekolah dan bahkan sebagian dari mereka harus rela menyertakan lebih dari satu kerabatnya untuk “memantau” detik-perdetik perkembangan nilai masing-masing sekolah tujuan.
       Pemandangan lain nampak beda di sisi sekolah. Jumlah lokal sekolah ternyata berbanding terbalik dengan jumlah calon siswa. Keberhasilan program kependudukan berakibat pada semakin banyaknya sekolah yang kekurangan siswa. Kecenderungan calon siswa lebih memilih sekolah yang negeri dibandingkan yang swasta. Di beberapa wilayah malah ada satu dua sekolah negeri malah mulai kekurangan murid. Bila yang negeri saja kesulitan memenuhi kuota lokal sekolah apalagi sekolah swasta. Keadaan ini bila dibiarkan terus menerus akan menghadapkan kepentingan sekolah negeri dengan kepentingan sekolah swasta.
       Dalam audiensi yang dilaksanakan perwakilan-perwakilan sekolah-sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)  dengan DPRD Bantul, beberapa masalah yang mengemuka sebagai berikut:
- Sekolah swasta semakin terancam kekurangan siswa bila sekolah negeri berencana menambah kelas. Apalagi pasca gempa ini rekonstruksi di beberapa sekolah justru menambah lokal kelas yang ada.
- Sekolah swasta minta diberikan alokasi waktu yang lebih panjang dalam melaksanakan PPDB dibandingkan sekolah negeri agar dapat menjaring siswa secara optimal sekaligus meminimalisir atau menghilangkan adanya siswa usia sekolah yang putus sekolah.
- Pihak-pihak yang melaksanakan PPDB diharapkan mematuhi dan melaksanakan aturan yang berlaku sekaligus melaksanakan asas “obyektif dan transparan”.
       Memang dalam melaksanakan PPDB ini Bupati Bantul telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Peraturan ini mengatur tata pelaksanaan PPDB secara obyektif dan transparan, alokasi anggaran yang dikenakan bagi calon sisra sekaligus sebagai aturan yang digunakan bersama lintas instansi (Dinas Pendidikan dan Departemen  Agama) dalam mengatur PPDB ini.
       Dalam menegakkan transparansi sekaligus obyektivitas Penerimaan Siswa Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Bantul, DPRD Kabupaten Bantul menyambut baik penerbitan aturan ini. Kedepan diharapkan bisa dipakai sebagai payung hukum dan landasan bagi Sekolah dalam melaksanakan PPDB. Dinas Pendidikan dan Departemen Agama diharapkan bisa  memonitoring secara langsung pelaksanaan aturan ini dalam pelaksanan PPDB. Permasalahan-permasalahan semacam pelanggaran peraturan ini sebaiknya segera disikapi secara cepat dan bijaksana.
       DPRD Kabupaten Bantul merasa perlu “cawe-cawe” untuk ikut urun rembug dalam PPDB ini, mengingat sebagai lembaga perwakilan rakyat DPRD mewadahi seluruh kepentingan rakyat, termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu langkah nyata yang dilaksanakan adalah mengajak pihak-pihak yang selama ini melaksanakan PPDB untuk berembug bersama demi pelaksanaan PPDB yang sukses, obyektif dan transaparan beebrapa saat yang lalu.
       Diharapkan dengan komitmen  dan kerja keras dari Instansi terkait dan sekolah serta didukung oleh DPRD ini pelaksanaan PPDB di Kabupaten Bantul bisa berjalan dengan baik serta Bagi sekolah negeri maupun swasta bisa mendapatkan calon siswa didik yang berkualitas. Secara lebih luas, diharapkan PPDB sebagai wahana bagi calon siswa untuk mendapatkan sekolah yang layak bagi mereka. Jangan sampai ada usia sekolah yang harus putus sekolah hanya karena tidak mendapatkan kesempatan sekolah di Kabupaten Bantul.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.