PERWAKILAN SD EKS REGROUPING PANGGANG, SEDAYU MENGADU KE KOMISI D

Selasa Kliwon, 19 Oktober 2010 00:00 WIB ∼ 265 Komentar (0)

 Dengan terbitnya Keputusan Bupati Bantul Nomor 329 Tahun 2006 tentang Penggabungan dan Ganti Nama Kelembagaan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bantul Tahun 2006. Pemerintah Kabupaten Bantul menerjemahkan standardisasi salah satunya dalam wujud regrouping atau penggabungan sekolah. Kebijakan regrouping diambil dengan maksud untuk melaksanakan: efisiensi anggaran (penggabungan sekolah untuk optimalisasi penyediaan sarana prasarana sekolah), dan optimalisasi belajar (menciptakan iklim kompetisi bagi murid karena memiliki kompetitor yang banyak, disisi lain kuantitas guru juga banyak sehingga perhatian terhadap murid semakin optimal). Sasaran utama penggabungan sekolah ini di tingkat Sekolah Dasar. Fakta dilapangan menunjukkan pada tingkat Sekolah Dasar kapasitas sekolah lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah anak didik usia sekolah.
         Pelaksanaan regrouping ini juga mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang dialami antara lain pola pikir atau prasangka negatif tentang dari sebagian masyarakat tentang regrouping, kurang siapnya mental siswa dan guru sehingga mereka tidak setuju sekolahnya digabungkan, kendala geografis, dan lain sebagainya.
         Beberapa saat yang lalu sejumlah 15 orang perwakilan dari SD Panggang yang digabung ke SD Gunung Mulyo-Unit 2 Argomulyo Sedayu mengadu ke DPRD Bantul diterima pimpinan DPRD, Ketua Komisi D dan anggota DPRD dari Komisi D. kedatangan rombongan ini adalah untuk melakukan peninjauan kembali keputusan regouping sekolahnya.  Dari ke 15 orang ini meliputi perwakilan sekolah, komite sekolah, alumni, dan wali murid. Mereka telah mengajukan permohonan peninjauan kembali regrouping dari persatuan wali murid dan warga masyarakat  dengan mengirimkan surat kepada Bupati tanggal 9 Desember 2006. Alasan peninjauan ini karena:

  1. Jarak tempuh siswa dari rumah sampai sekolah semakin jauh yang dulunya hanya kurang lebih 1,5 km sekarang menjadi 2,5km bahkan ada yang sampai 4,5 km. Sehingga murid mengalami kelelahan.
  2. Karena harus melewati rel kereta api perjalanan berangkat sekolah terganggu. Selain adanya perlintasan yang tidak berpintu, kawasan Depo Pertamina Rewulu ini sering terjadi langsir kereta yang sedang memuat bahan bakar. Waktu langsirnya tak menentu berlangsung sekitar 15-25 menit sehingga akan menghambat siswa. Kejadian ini pernah saat salah satu siswa kelas VI mau mengikuti ujian terlambat gara-gara  terhalang Kereta api yang langsir.
  3. Jumlah guru dan siswa memadai. Untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 sangat memadai (160 siswa), guru berjumlah 10 orang (6 orang guru kelas dan 4 orang guru bidang studi).
  4. Prestasi sekolah cukup membanggakan dengan menyabet berbagai penghargaan di tingkat kecamatan maupun tingkat yang lebih tinggi. SD Panggang sebelum di regrouping dalam kelulusan EBTANAS / UASDA selalu dalam posisi lima besar se Kecamatan Sedayu belum  lagi prestasi ektrakulikuler juara umum Junior Drambund Yogyakarta dan masih banyak lagi prestasi individu siswa yang didapat. Ini menunjukkan bahwa SD ini termasuk sekolah yang berprestasi baik dan layak untuk berdiri.
  5. Animo masyarakat dalam mendukung keberadaan SD Panggang sangat besar, antara lain: sumbangan peralatan dan perlengkapan Drumband, Sumbangan Komputer 15 unit dan tentornya, peralatan batik dan lain sebagainya.

         Ketua Komisi D Fachruddin,S.Ag dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan Regouping dari pemerintah untuk  memaksimalkan pola pendidikan siswa agar lebih baik dan lebih maju khususnya di Kabupaten Bantul.Dan pihak pemerintah akan segera melakukan evaluasi sesuai realita yang ada dilapangan dan DPRD Kabupaten Bantul akan bertindak obyektif
         Menanggapi tuntutan itu DPRD memberikan apresiasi yang tinggi atas kegigihan Komite Sekolah dalam memperjuangkan untuk dikembalikan nya SDN Panggang bisa mandiri. DPRD berharap agar dinas terkait proaktif dalam mengevaluasi proses regrouping SD ini,   sebab menurut pantauan DPRD bahwa di Kabupaten Bantul ini ada sekitar 7 (tujuh) SD yang diregrouping perlu dievaluasi secara langsung (jemput bola). Untuk memaksimalkan evaluasi yang ada, Komisi D DPRD sebagai pemegang fungsi pengawasan pada tanggal 6 Oktober 2010 telah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut dengan melaksanakan peninjauan langsung ke SD Panggang. Dari hasil pemantauan Komisi D, SD Panggang memang cukup layak untuk berdiri sendiri, namun keputusannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.