DPRD BANTUL AKAN BAHAS PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DALAM GARDU 24 JUNI 2013

Jumat Legi, 21 Juni 2013 00:00 WIB ∼ 152 Komentar (0)

Maraknya peralihan fungsi lahan dan menciutnya jumlah lahan pertanian menjadi perhatian uatma bagi legislator di Kabupaten Bantul. Topik menarik ini kan dibahas dalam siaran talkshow "GARDU PROJOTAMANSARI" yang akan disiarkan secara live di Jogja TV hari Senin tanggal 24 Juni 2013. Dalam kesempatan tersebut akan hadir narasumber dari Komisi C DPRD Kabupaten Bantul dan dari Dinas Instansi terkait yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

adapun sinopsis bahasan talkshow tersebut adalah sebagai berikut:

Pembangunan  yang tidak merata, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan persebarannya yang tidak merata serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan persoalan klasik yang dihadapi Pemerintah Indonesia, tak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara cepat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah merencanakan dilaksanakannya akselerasi pembangunan. Namun demikian percepatan pembangunan tersebut menimbulkan persoalam lainnya, diantaranya adalah tumpah tindik zonasi wilayah.
       Hal itu disadari oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan ditetapkan Perda No. 4 tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Perda tersebut memuat tentang perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang komprehensif. Grand Desain tata ruang wilayah yang disusun dalam wujud peraturan tersebut haruslah dijalankan, ditaati dan ditegakkan sebaik-baiknya. Apabila pemerintah lengah dalam menegakkan peraturan tata ruang wilayah ini maka yang terjadi timpang tindih zonasi wilayah. Fenomena yang akan mengemuka adalah terjadi maraknya alih fungsi lahan.
       Namun seiring dengan perkembangan kemajuan jaman dan ketersediaan lahan di wilayah kota juga semakin menyempit. Pesona Kabupaten Bantul yang memiliki letak geografis sangat dekat dengan Kota Yogyakarta dan didukung dengan keindahan obyek wisata, tradisi, seni budaya, serta keramahan dan kreativitas masyarakat  dalam menyulap bahan sederhana menjadi industri kreatif menjadi amat menarik perhatian pendatang untuk tinggal dan ikut menanamkan investasinya di Kabupaten Bantul.
       Pembangunan industrialisasi di Bantul meningkat sedemikian cepat. Beberapa perusahaan multinasional menempatkan kantor perwakilan, produksi maupun gudang di Bantul. Sudah barang tentu mereka menginginkan tempat yang strategis dan memiliki kemudahan aksesibilitas jalan. Pertumbuhan pemukiman dan perumahan pun ternyata berbanding lurus dengan pertumbuhan industrialisasi di Bantul. Saat ini beberapa wilayah di Bantul sedang marak pembangunan pemukiman dan perumahan. Pembangunan pemukiman dan perumahan ini juga menginginkan tempat yang strategis yaitu berdekatan dengan wilayah perkotaan dan memiliki kemudahan aksesibilitas jalan. Maraknya industrialisasi dan pembangunan pemukiman ini memiliki potensi konflik kepentingan dengan grand desain tata ruang wilayah di Bantul. Belum lagi apabila harus berhadapan dengan investor maupun pengembang perumahan yang nakal. Saat ini saja sudah marak pembangunan pemukiman di zona hijau atau zona pertanian yang merupakan penyedia pangan di Kabupaten Bantul. Hal ini miris apabila kita amati, perangkat peraturan sudah disusun, zonasi lahan sudah ditetapkan, proses perizinan pun sudah sedemikian ketat, namun proses peralihan lahan  masih bisa terjadi.
       Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bantul sebagai representasi rakyat Bantul merasa prihatin dengan penciutan lahan pertanian dan terpanggil untuk mengupayakan perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan. Saat ini DPRD sedang merancang peraturan inisiatif DPRD yang akan melindungi lahan pertanian di Kabupaten Bantul. Perlindungan yang dimaksud bukan hanya melindungi lahan pertanian dari ancaman peralihan fungsi lahan semata, namun juga akan mengatur perlindungan kelangsungan produksi lahan pertanian baik itu kelangsungan saluran irigasi, diversifikasi lahan dan lain-lain
       Akhirnya, melalui siaran Gardu Projotamansari ini DPRD Kabupaten Bantul membuka seluas-luasnya peran serta masyarakat Bantul dalam memberikan sumbang sih pemikiran bagaimana melindungi lahan pertanian berkelanjutan demi keberhasilan pembangunan Kabupaten Bantul dimasa yang akan datang.





Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.