LAPORAN KINERJA SETWAN 2017

Senin Pon, 10 September 2018 00:00 WIB ∼ 167 Komentar (0)

Foto Berita

LAPORAN KINERJA SETWAN 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan maksimal dan telah menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2017.
Dasar penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2017 berpedoman pada  Perpres Nomor 29 Tahun 2014  tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( SAKIP ). Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penarapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur serta legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas KKN.
Dokumen ini merupakan salah satu media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan suatu instansi pemerintah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Disamping itu Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2017 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan program, kegiatan,kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat DPRD.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasi maupun dukungannya dalam penyusunan laporan ini.
Bantul,     Februari  2018
Plt.Sekretaris,

 

Drs. HELMI JAMHARIS, MM.
NIP.  196212081986031013

 

BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG

     Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, kelembagaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangatdiperlukanuntukmendukung DPRD dalam menjalankan fungsi serta melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya. Keberadaan Sekretariat DPRD yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD sangat menentukan keberhasilan kinerja anggota dan lembaga DPRD. 
     Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
     Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dan dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD, yang secara operasional berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
    Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab dalam misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance, maka telah dikembangkan instrument pertanggungjawaban melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah ini.
   
    Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap SKPD wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
    Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menempatkan laporan kinerja menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana ditetapkan dalamPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membuat laporan kinerja setiap akhir tahun anggaran.
    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa tujuan pelaporan kinerja adalah:
1.Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugaspemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2.Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintahmeningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahanyangbaik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.
3.Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi
pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis
dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
4.Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan darisetiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnyasehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, programkerja,struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahunbagisetiapinstansi/unit kerja.
5.Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organsiasi,kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metodekerjadanprosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yangdihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahansecaraberkelanjutan.

     Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peranan Laporan Kinerja pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, maka Laporan Kinerja pada hakekatnya merupakankebutuhan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Karena Laporan Kinerja tidak lain merupakan bentuk pertanggangjawaban konkret atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
   
   
   
B.KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI
a.Kedudukan,Tugas dan Fungsi
  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten BantulNomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertangung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD
   Sekretariat DPRD mempunyai tugas :
a)menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
b)menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
c)mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
d)menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
   Dalam melaksanakan tugas , Sekretariat DPRD mempunyai fungsi  :
a)penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b)penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c)fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
d)penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
e)pelaksanaan kesekretariatan Sekretariat DPRD.
b.Susunan Organisasi
Selanjutnya dalam Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul terdiri dari :
a.Bagian Umum;
b.Bagian Keuangan;
c.Bagian Persidangan;
d.Bagian Legislasi; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
c.   Bagian
1.Bagian Umum
(1)Bagian Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
(2)Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian.
(3)Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kerumahtanggaan dan aset, serta pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Bagian;
b.perumusan kebijakan teknis bidang ketatausahaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kerumahtanggaan dan aset;
c.pelaksanaan kegiatan bidang ketatausahaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kerumahtanggaan dan aset;
d.pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD;
e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.
(5)Bagian Umum, terdiri atas :
a.Sub Bagian Tata Usaha;
b.Sub Bagian Humas dan Protokol; dan
c.Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset.
Sub Bagian Tata Usaha :
(1)Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
(2)Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan bidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepustakaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD.
(4)Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepustakaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
c.pelaksanaan kegiatan bidang ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepustakaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD;
d.penyiapan rapat Sekretariat DPRD;
e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Humas dan Protokol :
(1)Sub Bagian Humas dan Protokol berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum.
(2)Sub Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3)Sub Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan.
(4)Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kehumasan dan keprotokolan;
c.pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
d.pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD;
e.pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi;
f.pengoordinasian pelayanan tamu DPRD dan Sekretariat DPRD;
g.pengoordinasian dan pelaksanaan keprotokolan DPRD;
h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset :
(1)Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bagian Umum.
(2)Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3)Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan aset.
(4)Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Rumah Tangga dan Aset menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kerumahtanggaan dan aset;
c.pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan aset;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.Bagian Keuangan
(1)Bagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
(2)Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian
(3)Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
(4)Dalam  melaksanakan  tugas, Bagian Keuangan  menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Bagian;
b.perumusan kebijakan teknis bidang keuangan;
c.pelaksanaan kegiatan bidang keuangan;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(5)Bagian Keuangan, terdiri atas :
a.Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
b.Sub Bagian Program dan Pelaporan.
Sub Bagian Penatausahaan Keuangan :
(1)Sub Bagian Penatausahaan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
(2)Sub Bagian Penatausahaan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3)Sub Bagian Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan.
(4)Dalam melaksanakan tugas , Sub Bagian Penatausahaan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penatausahaan keuangan;
c.pelaksanaan kegiatan penatausahaan keuangan;
d.pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
e.pelaksanaan  monitoring,  evaluasi  dan  pelaporan  tugas  dan  fungsi  Sub Bagian; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Program dan Pelaporan :
(1)Sub Bagian Program dan Pelaporan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
(2)Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3)Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan pelaporan.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian
Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Sub bagian;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perencanaan program dan pelaporan;
c.pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan pelaporan;
d.penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan DPRD dan Sekretariat
DPRD;
e.penyusunan laporan Sekretariat DPRD;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Persidangan
(1)Bagian Persidangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
(2)Bagian Persidangan dipimpin oleh Kepala Bagian.
(3)Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD.
(4)Dalam  melaksanakan  tugas, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Bagian;
b.perumusan kebijakan teknis penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD;
c.pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Persidangan, terdiri atas :
a.Sub Bagian Rapat; dan
b.Sub Bagian Risalah.
Sub Bagian Rapat :
(1)Sub  Bagian  Rapat  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala Bagian Persidangan.
(2)Sub Bagian Rapat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
(3)Sub Bagian Rapat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD.
(4)Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Rapat menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD;
c.pelaksanaan penyiapan penyelenggaraan rapat DPRD;
d.penyiapan kegiatan reses DPRD;
e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Risalah :
(1)Sub  Bagian  Risalah  berada  di  bawah dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala Bagian Persidangan.
(2)Sub Bagian Risalah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3)Sub Bagian Risalah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penyusunan risalah rapat DPRD.
(4)Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Risalah menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Sub bagian;
b.enyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan risalah rapat DPRD;
c.pelaksanaan kegiatan penyusunan risalah rapat DPRD;
d.pelaksanaan dokumentasi hasil rapat DPRD;
e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.Bagian Legislasi
(1)Bagian  Legislasi  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Sekretaris DPRD.
(2)Bagian Legislasi dipimpin oleh Kepala Bagian.
(3)Bagian Legislasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan produk hukum DPRD, Sekretariat DPRD dan Peraturan Daerah, serta penyedian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.
(4)Dalam melaksanakan tugas, Bagian Legislasi menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Bagian;
b.perumusan kebijakan teknis penyusunan produk hukum;
c.pelaksanaan kegiatan penyiapan penyusunan produk hukum;
d.penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD;
e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bagian; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.
(5)Bagian Legislasi, terdiri atas :
a.Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum; dan
b.Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.
Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum
(1)Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Legislasi.
(2)Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
(3)Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyiapan pembentukan produk hukum.
(4)Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan pembentukan produk hukum;
c.pelaksanaan penyiapan pembentukan produk hukum;
d.penyediaan tenaga ahli yang diperlukan DPRD;
e.pelaksanaan ketatausahaan Bagian;
f.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Legislasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum
(1)Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Legislasi.
(2)Sub  Bagian  Pengkajian  dan  Dokumentasi  Hukum  dipimpin  oleh  Kepala  Sub Bagian.
(3)Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan dokumentasi hukum, serta pengkajian dan dokumentasi hukum.
(4)Dalam melaksanakan tugas), Sub Bagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi :
a.penyusunan rencana kerja Sub bagian;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan dokumentasi hukum;
c.pelaksanaan pengkajian dan dokumentasi hukum;
d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Legislasi terkait dengan tugas dan fungsinya.

5Jabatan Fungsional
Jabatan Fungsional
(1)Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
(2)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
(5)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(6)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


    c.SUSUNAN ORGANISASI :
    1). Struktur Organisasi
    SusunanOrganisasiSekretariat DPRD KabupatenBantulsepertitercantumdalamLampiran Peraturan Daerah KabupatenBantulNomor: 106 Tahun 2016Tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi, SusunanOrganisasidan Tata Kerja Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul,adalah sbb. :

Gambar : 1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANTUL

 

 

 

 

 

 

 


2). Sumber Daya Manusia  Sekertariat DPRD tahun 2017 meliputi  :
Guna  memperlancar aktifitas kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bantul didukung dengan ASN sejumlah : 44 orang serta, tenga non ASN  sejumlah : 34 orang. Berikut disajikan data jumlah ASN dan non ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, seperti tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel: 1
Jumlah ASN Menurut Golongan


No 
Unit Kerja 
Gol 
Jumlah

  IV III II I 
1 Sekretaris 1 - - - 1
2 Bagian Umum 1 9 6 I 17
3 Bagian Keuangan 1 6 1 - 8
4 Bagian  Persidangan 2 4 2 1 9
5 Bagian Legislasi 1 5 2 1 9
 Jumlah 6 24 11 3 44

 

Tabel : 2
Jumlah ASN Menurut Pendidikan


No 
Unit Kerja 
Pendidikan 
Jumlah
  S2 S1 D3 SLTA SLTP SD 
1 Sekretaris 1 - - - - - 1
2 Bagian Umum - 6 2 8 1 - 19
3 Bagian Keuangan 1 3 - 4 - - 8
4 Bagian  Persidangan 1 3 - 4 - 1 9
5 Bagian Legislasi 1 4 1 2 1 - 9
 Jumlah 4 16 3 18 2 1 44

 

Tabel : 3
Jumlah Jabatan Struktural :


No 
Unit Kerja Tahun
  2013 2014 2015 2016 2017
1 Eselon I - - - - -
2 Eselon II 1 1 1 1 1
2 Eselon III 4 4 4 4 4
3 Eselon IV 8 8 8 8 9
 Jumlah 13 13 13 13 14

Tabel : 4
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Berjenjang :


No 
Unit Kerja Tahun
  2014 2015 2016 2017
1 Diklat PIM II 1 1 1 1
2 Diklat PIM III   3 3 4 4
3 Diklat PIM IV 6 6 7 7
 Jumlah 10 10 12 12

Tabel : 5
Jumlah Tenaga Non ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
Tahun 2017  :

 

No 
Jenis Pekerjaan 
Jumlah ( orang )



Keamanan/Satpam 
7


Pengemudi 
8


Tenaga Operator Komputer Fraksi 
8


Clening Servis 
4


Pramusaji 
4


Petugas Penata Arsip 
3
 
Jumlah 
34

  
   3).Asset/Modal
Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dibutuhkan adanya peralatan/perlengkapan kerja atau aset/modal.Adapun asset/modal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Sekretaris DPRD selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) saat ini dapat dilihat pada data di bawah ini.

Tabel : 6

Jumlah Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul :


No 
Jenis Barang 
Merk/Jenis 
Jumlah
1 Kendaraan Roda 4  
  1.Toyota 5 unit
  2.Suzuki -
  3.Nisan 3 unit
  4.Kijang 3 unit
  5.Fortuner 1 unit
   
2 Kendaraan Roda 2  
  1.Honda 23 bh
  2.Yamaha 1 bh
  3.Suzuki -
3 Komputer  
  1.PC 51 unit
  2.Laptop 110 bh
  3.Printer 60 bh
4 Meja/almari  
  1.Meja kerja 131 bh
  2.Meja komputer 10 bh
  3.Kursi 389 bh
  4.Filing kabinet 34 bh
  5.Almari besi 17 bh
  6.Almari kayu 57 bh


C.MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

 Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dasar hukum diatas memberikan tuntutan kepada setiap tingkatan organisasi instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 Dengan dasar pemikiran tersebut, maka laporan kinerja yang kami susun memiliki dua fungsi utama yaitu :
1.sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah, DPRD dan masyarakat),
2.merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.
Dua fungsi utama laporan kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan oleh setiap instansi pemerintah.


 Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Sekretariat DPRD mencakup hal-hal berikut ini :
a.Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan laporan kinerja tahun 2017 sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2017. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2017.
b.Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan laporan kinerja tahun 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

 

 


D.SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

  Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan program/kegiatan yang dilakukan satuan kerja/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
  Laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul selama Tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) 2017 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
  Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diindentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
  Dengan pola pikir seperti itu, dan sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2017, adalah  sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 


Sistematika Laporan

 

BAB I  PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penyusunan L.Kj , visi misi, uraian tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi, uraian tentang analisis perkembangan strategis organisasi, serta kedudukan LKj diantara dokumen Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2017.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2017 (dokumen penetapan kinerja).


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi melalui penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

 

BAB IV PENUTUP

Berisi tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja, serta strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang.

 

 

 

 

 

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 – 2021

     Rencana Strategis ( Renstra)Sekretrariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang meliputi rangkaian rencana, program dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak agar dapat diimplementasikan keseluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu satu tahunan, dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja yang akan digunakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang bersangkutan.

 Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka seluruh penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah dari eselon III, Eselon II ke atas wajib menetapkan/merumuskan perencanaan strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggung-jawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realitis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
 
 Dalam merealisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu unit Esselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Visi dan Misi Kabupaten Bantul dan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bantul.

 Rencana strategis ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan fasilitas dalam penyelenggaran kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul demi tercapainya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai suatu kesatuan. Dengan dirumuskannya  rencana strategis ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu unit kerja eselon II telah menetapkan arah perkembangan organisasi untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang dengan pemahaman dan respon dari Bagian, Sub. Bagian dan stakeholder lainnya.

 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur staf (staffing), fasilitasi dan unsur staf perumus (drafter) harus selalu meningkatkan pelayanan administrasi dan pelayanan umum terhadap aparatur dan DPRD. Oleh karena itu sebagai unsur staf (staffing) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, agar berdaya guna dan berhasil guna, efisien dan efektif perlu mempunyai suatu Visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam Renstra secara menyeluruh. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergi dalam melaksanakan amanat institusional.

 Rencana  Strategis SKPD ditetapkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor :11 tahun 2016,tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Sedangkan Pengesahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021, berdasar atas Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor : 66 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021.Berkekenaan dengan hal-hal yang disebut diatas maka dokumen Rencana Strategis OPD tersebut juga merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja OPD.
Dokumen Renstra OPD merupakan menjabaran kegiatan yang akan dialkukan oleh Sekretaris DPRD dalam mewujudkanVisi Misi Bupati terpilih untuk 5 tahun kedepan , adapun Visi Bupati terpilih adalah  sebagai berikut :

    “ Terwujudnya masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.
   
1.VISI DAN MISI SEKRETARIAT DPRD
a.Visi
Mengacu pada Visi Bupati Bantul tersebut diatas , maka Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang telah dirumuskan dan disepakati bersama adalah :

“ Terselenggaranya fasilitasi bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Bantul dalam rangka mewujudkan Bantul Sehat, Cerdas dan Sejahtera “

     Visi tersebut mengandung makna dan pengertian bahwa kondisi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dimasa yang akan datang yaitu menjadi organisasi yang dapat memfasilitasi kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD dengan sebaik-baiknya.
     Fasilitasi yang diberikan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, juga sekaligus dapat berperan sebagai mitra kerja yang memberikan fasilitasi dalam arti kedinasan dengan menganut prinsip-prinsip manajemen yang profesional dimana terdapat unsur perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan dan evaluasi,baik terhadap lembaga DPRD , masyarakat maupun seluruh instansi di Kabupaten Bantul dalam kebijakan yang mendukung terwujudnya Pemerintah yang bersih,bebas dari KKN dan mengutamakan keberpihakan pada masyarakat Bantul, dalam upaya mewujudkan visi Bupati Bantul.
b. Misi
     Untuk mencapai visi tersebut di atas, ditetapkan misi organisasi yang sesuai Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara dan diperoleh rumusan misi sebagai berikut:
MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
Adapun misi Sekretariat PDRD Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :
1.Memfasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD
2.Meningkatkan kwalitas sumberdaya aparatur yang sehat, trampil dan berintegritas
2. TUJUAN DANSASARAN
     Yang dimaksud tujuan adalah sesuatu yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, serta menjadi arah perjalanan pemerintah berdasarkan kriteria yang mudah dipahami seluruh masyarakat.
     Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu  5 tahun.
   Tabel : 7
   Keterkaitan visi,misi,tujuan dan sasaran
Visi : “ Terselenggaranya fasilitasi bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Bantul dalam rangka mewujudkan Bantul Sehat, Cerdas dan Sejahtera “

 

No 

Misi 
Tujuan 
Sasaran Indikator Sasaran/IKU
1 Memfasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD Mewujudkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bantul Terwujudnya pemerintahan Daerah yang berkwalitas Prosentase rapaerda yang ditetapkan
  Mewujudkan jejaring kerja antara DPRD dengan Partai Politik,  Pemerintah Daerah dan Masyarakat  
2 Meningkatkan kwalitas sumberdaya aparatur yang sehat, trampil dan berintegritas
 Terwujudnya SDM Sekretariat DPRD yang sehat,terampil dan berintegritas Terwujudnya pemerintahan Daerah yang berkwalitas 

3.KEBIJAKAN ,STRATEGI DAN PROGRAM
  Dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas dapat ditetapkan rumusan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel : 8
Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD

No 

Misi 
Tujuan 
Strategi 
Kebijakan
1 Memfasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan DPRD Mewujudkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bantul Memberikan pelayanan yang terbaik bagi anggota DPRD Peningkatan Efisiensi dan efektifitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

  Mewujudkan jejaring kerja antara DPRD dengan Partai Politik,  Pemerintah Daerah dan Masyarakat
 Mengintensifkan koordinasi dengan stakehorder terkait Penjaringan aspirasi masyarakat
2 Meningkatkan kwalitas sumberdaya aparatur yang sehat, trampil dan berintegritas
 Meningkatnya kwalitas SDM Sekretariat DPRD yang sehat trampil dan berintegritas Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Permberdayaan Aparatur Daerah


Untuk mencapai tujuan dalam rangka memfasilitasi kelancaran tugas pokok dan fungsi DPRD dilakukan dengan program dan kegiatan. Penyusunan program  dan kegiatan disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan mempertimbangkan indikator, tolok ukur dan target kinerja yang akan dicapai. Adapun program yang dilaksanakan yaitu :
Tabel : 9
Program Sekretariat DPRD Tahun 2017

No 
Program 
Keterangan
1 Program pelayanan administrasi perkantoran 
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 
5 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
6 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 
7 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 
8 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Memperhatikan  visi,misi tujuan dan sasaran tersebut diatas kemudian dirumuskan sebagai IKU ( Indikator Kinerja Utama ) Sekretariat DPRD, dengan maksud sebagai ukuran keberhasilan capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatanya.
Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2017, seperti tercantum pada tabel berikut ini :
Tabel : 10
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama


No 
Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja
1 Fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD
 Prosentase raperda yang ditetapkan


B.PERJANJIAN KINERJA

  Dokumen perjanjian kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji antara Kepala OPD dengan Bupati, untuk mewujudkan pencapaian target kinerja tahun kedua dari Renstra SKPD Tahun 2016-2021 berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis  SKPD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama Tahun 2017. Target Kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

 Dokumen perjanjian kinerja disusun setelah ada kejelasan mengenai alokasi anggaran atau paling lama 1 bulan setelah anggaran tahun 2017 ditetapkan. Hal ini dimaksudkan agar dokumen perjanjian kinerja dapat disusun secara lebih realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang nyata sudah akan diperoleh. Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 
 Oleh karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki SKPD untuk mewujudkan target kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2017 terkadang menyebabkan terjadinya perbedaan jika dibandingkan dengan Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Pada hakekatnya perbedaaan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa indikator kinerja yang belum didukung oleh penyediaan dana sesuai program/kegiatan yang sudah ditetapkan ataupun dikarenakan keterbatasan SDM baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif serta adanya faktor eksternal yang mempengaruhinya.
Tabel : 11
Perjanjian Kinerja Sekretaris  DPRD Kabupaten Bantul
Tahun :  2017

No 
Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Utama 
Target


Fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD
 
Prosentase Raperda yang ditetapkan
 
70%

Untuk mewujudkan terlaksananya capaian indikator kinerja utama Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul, ditempuh  dengan program  dan kegiatan yang terkait dengan IKU Sekretaris DPRD, seperti tercantum  pada tabel berikut ini :

Tabel : 12
Program kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Tahun 2017
      
NO PROGRAM ANGGARAN APBD (Rp)
  
1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 16.795.050.000,-
 2 Program Penataan peraturan perundang-undangan 3.594.086.000,-
3 Program kerjasama informasi dengan mass media 688.950.000,-
 J u m l a h 
21.078.086.000,-

C.PROGRAM UNTUK MENCAPAI SASARAN

Untuk mencapai sasaran  seperti yang telah dirumuskan didalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, dimaksudkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis . Program yang telah dirumuskan kemudian dijabarkan menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Adapun kegiatan yang mendukung sasaran tahun 2017 adalah seperti tercantum pada tebel berikut :
Tabel : 13
Program untuk mencapai sasaran tahun 2017

NO 
PROGRAM 
JUMLAH KEGIATAN
1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 6
2 Program penataan peraturan perundang-undangan 2
3 Program kerjasama dengan mass media 1
 BAB.III
AKUNTABILITAS KINERJA

    Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk  perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk melaporkan kewajiban atau mempertanggunggung-jawabkan dari perorangan maupun badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah atas tujuan dan sasaran organisasi. Adapun untuk pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi yang dilakukan melalui pendekatan terhadap indikator kinerja dan juga merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
    Capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2017 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul , tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja Tahunan.
       Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan  berpedoman pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ditetapkan nilai peringkat kinerja, sebagaimana pada tabel dibawah ini.
Tabel : 14
Skala Nilai Peringkat Kinerja


No  
Interval Nilai Realisasi Kinerja 
Kategori Nilai Capaian
1 90,01 keatas Sangat Tinggi
2 75,1    =   90 Tinggi
3 65,1    =   75 Sedang
4 50,1     =  65 Rendah
5 =   50 Sangat Rendah

A.CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017
Pada Tahun 2017, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul  telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD dan sasaran strategis yang harus diwujudkan.
Berikut ini disajikan perincian capaian indikator kinerja utama tahun 2017, adalah sebagai tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel : 15
Capaian Indikator Kenerja Utama Tahun 2017
      
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi
1 Fasiltasi pembahasan produk hokum DPRD
 Persentase Raperda Yang ditetapkan Persen 70% 92 %

Berikut ini disajikan rencana dan realisasi perjanjian kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, merupakan rencana kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis OPD. Dokumen :


Tabel : 16
Target Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021


No 
Indikator 
Target Capaian
  2016 2017 2018 2019 2020 2021


Prosentase raperda yang ditetapkan 
100% 
70% 
70% 
70% 
70% 
70%

Adapun relaisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel : 17
Realisasi  Capaian  Kinerja Tahun 2016-2021  :


No 
Indikator 
Realisasi capain kinerja
  2016 2017 2018 2019 2020 2021


Prosentase raperda yang ditetapkan
 
95,65% 
92% 



-


B.EVALUASI DAN ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Berdasarkan atas target pembahasan Raperda Kabupaten Bantul Tahun 2017 yang telah ditetapkan dalam program legislasi daerah ( Prolegda ), target pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan sebanyak : 28 Raperda, dengan perincian : 17 Raperda Prakarsa Bupati, dan 11 Raperda Prakarsa DPRD.  Adapun Raperda yang telah dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD sebanyak : 26 Raperda, sedangkan Raperda yang tidak terbahas pada tahun 2017 sebanyak : 2 Raperda.
a.Analisa Capaian Kinerja Tahun 2017 :

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategi organisasii ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsii manajerial secara menyeluruh. Untuk melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut.Pendekatan terhadap kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Berikut ini akan disajikan capaian kinerja organisasi setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja :
Perhitungan capaian kinerja pada indikator kinerja utama ( IKU ) OPD yang telah ditetapkan formulasinya adalah :

Raperdayang ditetapkan       x 100%
Raperda pada tahun ( n )

Berdasarkan atas perhitungan capaian kinerja dengan menggunakan formulasi tersebut diatas, maka akan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :

28 raperda : 26 raperda ditetapkan x 100 % = 92% ( sembilan puluh dua )
  Nilai Peringkat Kinerja : Sangat Tinggi

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai taget capaian kinerja tahun 2017 dan fasilitasi kegiatan anggota DPRD masih ditemui berbagai kendala.
b.Kendaladalam pencapaian capaian kinerja :
1.Terjadinya perubahan target pembahasan raperda yang telah disusun pada awal tahun
2.Raperda yang telah direncanakan dalam prolegda sebagian besar dibahas pada akhir tahun sehingga menyebabkan adanya raperda yang tidak terbahas atau belum selesai dibahas pada tahun tersebut
3.Pembahasan dan rapat-rapat tidak dapat terlaksana tepat waktu, sering mengalami penundaan sehingga berakibat pada penjadwalan ulang yang menimbulkan kerugian finansial.
c.Solusi  :
1.Komitmen pimpinan dan anggota DPRD dalam mentaati jadwal kegiatan yang telah tersusun.
2.Koordinasi internal dan eksternal ditingkatkan.
C.REALISASI ANGGARAN
     Sumber dana Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2017 keseluruhan berasal dari APBD Kabupaten Bantul, adapun besaran anggaran tahun 2017 sebanyak Rp. 26.142.587.000,- dengan sasaran penggunaan biaya sebanyak 8 program, 19 kegiatan,dengan realisasi serapan anggaran sebesarRp.19.808.701.232,-silpa sebesar Rp. 6.333.885.769,-, atau prosentase penyerapan anggaran sebesar : 75,77 %.
     Adapun perincian program/kegiatan dan realisasi serapan anggaran tahun 2017, seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :

 


Tabel : 18
Realisasi Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten BantulTahun 2017

 

No. Program Realisasi 2016 Prosentase serapan anggaran
 ( %) Anggaran 2017 Realisasi 2017 Prosentase serapan anggaran
 ( %)
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.277.390.534 76,55 1.585.628.500 1.322.603.066 83
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.374.586.122 73.35 2.139.942.500 1.550.712.410 72
3 Peningkatan Disiplin Aparatur 179.741.000 84,72 - - -
4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 426.646.842 40,42 1.232.390.000 633.951.528 51
5 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 54.825.000 37,32 45.370.000 42.224.000 93
6 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 8.543.901.775 73,94 16.795.050.000 12.932.050.296 77
7 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip daerah 56.771.000 59,20 61.170.000 52.613.000 86
8 Kerjasama Informasi dengan mass media 357.188.000 78,36 688.950.000 603.650.000 88
9 Perencanaan Pembangunan Daerah 1.000.000 42,55 - - -
10 Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.757.422.387 70,76 3.594.086.000 2.673.856.850 74
 
Jumlah 
14.029.472.660 
73,47 
26.142.587.000 
19.808.701.231 
75,77

 


Tabel : 19
Prosentase Realisasi Serapan Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten BantulTahun 2016-2021


No 
Indikator 
Tahun
  2016 2017 2018 2019 2020 2021


Prosentase capaian serapan anggaran
 
73,47 
75,77 



-


   a.Analisa penggunaan sumberdaya anggaran :

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaanya.Dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran tahun 2017, Sekreteraiat DPRD Kabupaten Bantul menargetkan untuk dapat melaksanakan keseluruhan kegiatan dengan realisasi yang relatif tinggi, namun dalam pelaksanaanya banyak mengalami hambatan sehingga pencapaian target realisasi yang direncanakan tidak dapat terlaksana sepenuhnya.

  b.Hambatan pelaksanaan kegiatan tahun 2017,antara lain :
 
1)Kelancaran kegiatan Sekretariat DPRD, banyak dipengaruhi oleh aktifitas  Pimpinan dan anggota DPRD
2)Belum maksimalnya penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) kegiatan DPRD, dapat menghambat  perencanaan dan penyusunan anggaran
3)Terjadinya perubahan SHBJ pada pertengahan tahun anggaran, sehingga menyulitkan dalam melakukan perubahan anggaran
4)Sebagian besar silpa berasal darikegiatanperjalanan dinas, dikarenakan dalam penyusunan anggaran perjalanan dinas harga satuan maksimal yang dipergunakan
5)Terjadinya perubahan penyaluran dana dari transaksi tunai menjadi transaksi non tunai,dalam pelaksanaanya banyak mengalami kendala akibat kurangnya pengetahuan dan kemampuan pelaksana
6)Kegiatan reses bagi anggota DPRD dianggarkan pada anggaran perubahan dan  terlaksana pada akhir tahun, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam hal pengadministrasian kegiatan reses
7)Realiasi serapan anggaran semester awal relatif rendah, menyebabkan usulan kegiatan pada APBD Perubahan tidak dapat dikabulkan
 
  c.Solusi  :
Untuk mengatasi kendala seperti tersebut diatas dapat diambil langkah-langkah antisipatif diantaranya :
1)Tersusunnya rencana kerja tahunan ( RKT ) pada awal tahun sehingga akan mempermudah perencanaan kegiatan
2)Dalam perencanaan kegiatan perjalanan dinas agar disertakan daerah/ tempat tujuan yang akan dikomparasikan
3)Komitmen pegawai dalam melaksanakan pakta integritas dan perjanjian kerja yang telah dibuat
4)Dilakukan rapat koordinasi secara rutin untuk menyampaikan informasi dan sebagai sarana untuk koordinasi antar bagian dan sub bagian

 

 

 

BAB.IV
PEN U T U P

      Laporan Kinerja (L.Kj ) Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2017, ini merupakan bentuk pertanggung jawaban secara tertulis atas penyelenggaraanpemerintahan yang baik (Good Governance). Penyusunan dokumen Laporan Kinerja ( L.Kj ) berdasarkan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahmerupakan upaya untuk penyelenggaraan pemerintahanyang baik sebagaimana yang kita harapkan .Dokumen Laporan kinerja yang telah tersusun ini, disamping dapatmenggambarkan kinerjaSekretariat DPRD Kabupaten Bantul tahun 2017, juga merupakan dokumen yang berisikan evaluasikinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran,juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul masih banyak kekurangan, kami mengharap atas kritik dan saran dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam meyusun Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul di tahun yang akan datang.
      Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2017,  diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan pencapaian kinerja tahun yang akan datang,sehingga pelayanan terhadap anggota dewan dapat berjalan secara optimal dengan hasil yang maksimal.
    
Bantul,      Februari 2017.
Plt.Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul

 

Drs.Helmi Jamharis,MM
NIP.196212081986031013



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.