DPRD Agendakan Pembahasan Raperda Prakarsa Bupati di Triwulan I

Jumat Pahing, 8 Maret 2019 13:53 WIB ∼ 151 Komentar (0)

Foto Berita

DPRD Bantul terutama Bappemperda akan memprioritaskan pembahasan raperda prakarsa Bupati di triwulan I Tahun 2019. Hal ini mengingat adanya raperda yang mendesak untuk dibahas.Hal ini berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Bupati nomor 180/00883/Hukum tertanggal 25 Februari 2019, perihal perubahan usulan Propemperda 2019 dan pengiriman raperda, diusulkan perubahan judul dan alokasi pembahasan raperda Triwulan I.

  Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Pimpinan DPRD Bantul, Nur Subiyantara,SI.Kom, di ruang kerja Komisi A, dalam acara Jumpa Pers, Jumat (8/3). Acara jumpa pers ini dilakukan pemberian informasi  kepada masyarakat sebagai agenda kegiatan di awal 2019.

“ Dalam tahun 2019 ini akan ada pembahasan Raperda sebanyak 14, sedangkan di tahun ada 22 Raperda yang dibahas. Kenapa tahun ini lebih sedikit karena mengingat kesibukan anggota DPRD di tahun politik ini, “ ungkap Nur Subiyantara.

Ada 3 Raperda yang akan dibahas dalam Triwulan I ini adalah Perubahan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul, Pembentukan dan Susunan Organisasi Kapanewon dan Pembentukan dan Susunan Organisasi kalurahan

Dalam Raperda perubahan Perseroan Bank Bantul judulnya berubah menjadi Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Persero (Perseroda). Raperda tentang Pembentukan organisasi kepanewonan diusulkan dalam Propemperda 2019 karena untuk menyelaraskan dengan kelembagaan Pemerintah DIY berdasarkan Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018. Berdasarkan Perdais harus diseleraskan dengan nomenklatur kelembagaan pemerintah DIY, yaitu Dinas pertanahan dan Tata ruang menjadi Kundha Niti Mandhala sarta Tata Sasana, Dinas Kebudayaan menjadi Kudha Kabudayan sehubungan dengan itu maka diadakan perubahan judul menjadi Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bantul. Selanjutya sejalan dengan penyelerasan kelembagaan pemerintah DIY dan pelaksanaan pasal 29 PP Nomor 43 Tahun 2014, maka perlu perubahan judul Raperda menjadi Penetapan Desa (Kalurahan).



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.