Sosialisasi Perda No. 1 Tahun tentang Kearsipan di DPRD Bantul

Senin Legi, 6 Mei 2019 14:12 WIB ∼ 80 Komentar (0)

Foto Berita

DPRD Bantul, Senin (6/5) mengadakan acara Sosialisasi Perda No.1 Tahun 2019 tentang Kearsipan sekaligus soasialisasi program kerja (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) Bapermperda. Acara di buka dengan laporan pembukaan oleh Kepala Bagian Legislasi Sewan DPRD Kab.Bantul Reni Mariastuti,SH. M.Hum. Acara sosialisasi ini diikuti oleh Pimpinan DPRD, serta anggota Bapemperda, Dinas dan Instansi serta unsur lurah dari 40 Kelurahan di Bantul. Sebagai Moderator adalah Heru Sudibyo,S.Sos,MM.

Endro Sulastomo,Ketua Komisi A, selaku inisiator Perda Kearsipan menjelaskan Sosialiasi produk hokum seperti Perda sangat penting agar aparat daerah mengetahui Perda yang baru dibuat. “Akan lebih baik jika upaya sosialisasi ini juga bisa langsung sampai ketingkat desa,” ujar Endro. Selanjutnya Endro mengatakan bahwa persoalan kearsipan sangatlah penting diperhatikan. Selama ini pengelolaan arsip masih kita belum baik dan masih kacau. “ Maka dengan adanya Perda yang merupakan inisiasi Komisi A ini, dapat menjadi acuan bagi Dinas,Instansi ataupun hingga kelurahan bagi penataan dan penyelenggaraan arsip yang lebih baik,” tambah Endro.  

Dicontohkannya bahwa pengelelaan arsip di negara-negara Eropa sudah demikian bagusnya dan sudah berlangsung selama berabad abad.  Sehingga tidak heran banyak arsip dari Indonesia yang masih tersimpan dengan cukup baik di negara Eropa seperti Belanda. “ Semakin tahun arsip kita semakin tambah dan banyak sehingga perlu penataan arsip agar menjadi lebih teratur dan mudah untuk dicari kembali,” kata Endro.

Sementara itu dari Kabid Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab.Bantul, Singgih Riyadi ,SE,MM mengemukakan bahwa asip sekarang perannya menjadi lebih penting. Arsip menjadi acuan bagi bukti akuntabilitas kerja suatu Instansi. 

Singgih menceritakan peran pentingnya sebuah arsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan termasuk dalam urusan di bidang politik dan hubungan luar negeri bisa dalam kasus sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengangkut masalah Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan Timur. Ternyata bukti kepemilikan Indonesia dan yang sebelumnya bukti dari Belanda terhadap Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan lebih sedikit atau sangat kurang sedangkan bukti kepemilikan Malaysia dan sebelumnya bukti dari Inggris lebih besar, sehingga Malaysia dimenangkan maka lepaslah dua pulau tersebut dari pangkuan Indonesia.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.