DPRD adakan Workshop dan publik hearing

Jumat Kliwon, 19 Juli 2019 10:02 WIB ∼ 154 Komentar (0)

Foto Berita

DPRD Bantul, Senin (15/7) menggelar dua acara, masing masing Workshop Raperda Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian lurah serta Publik Hearing Pansus III DPRD Bantul terkait Raperda Penyelenggaraan Rumah Susun. Penyelenggaraan workshop dimoderatori oleh Ketua Pansus, Sapto Sarosa anggota Komisi A DPRD Bantul.

Dalam sesi workshop yang dimulai jam 9 pagi menghadirkan narasumber dari Propinsi DIY dan Kemenkumham Yogyakarta serta dari Bagian Adm Pemerintahan Desa.

Mengingat Bantul dalam tahun 2020 akan menggelar Pemilihan Kepala Desa maka topik bahasan yang menarik dalam worshop adalah seputar persyaratan dan proses pelaksanaan Pilurdes mendatang. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Sudaryono,BPD Tamanan Banguntapan yang menanyakan perihal ketidaknetralan panitia serta bagaimana dengan pencalonan jika sampai 5 calon, bagaimanakah dengan urusan pembiayaan Pilurdes tersebut.

Sementara itu Muh Zaeni dari BPD Gilangharjo menanyakan bagaimana jika petahana Lurah mencalonkan kembali padahal belum membuat Lapora Pertanggung jawaban Akhir masa jabatan. Dia mengusulkan agar Bupati membuat peraturan bagi para Lurah agar menyelesaikan Laporan sebelum mencalonkan diri.

Menanggapi pertanyaan tersebut  narasumber Wahyu dari Propinsi menerangkan bahwa ada mekanisme dimana panitia agar bertindak netral dan bisa terancam dipecat dan diganti,selanjutnya dia menyarankan agar panitia juga bertindak sebagai sekaligus sebagai pengawas jika terjadi pelanggaran pada saat proses pemilihan Lurah. Persoalan dana Pilurdes akan memakai dana APBD terkecuali ada pergantian antar waktu Lurah Desa berdasarkan musyawarah desa maka anggaran memakai APBDes. Sedangkan jika calon sampai 5 orang maka panitia disarankan untuk menyaring lagi. Soal Laporan Pertanggung Jawaban Masa Akhir Jabatan maka ada mekanisme dimana para calon Petahana diwajibkan sudah membuat Laporan dalam 6 bulan sebelum masa jabatan habis dan diselesaikan dalam 30 hari sehingga proses pencalonya bisa lancar.

Sementara di sesi kedua Titik dari Sriharjo Pundong menanyakan soal aturan kampanye bagi calon yang belum begitu terang batasannya karena hanya menyebutkan rapat umum. Padahal masih ada bentuk kampanye lain. “ sehingga perlu batasan dan aturan yang jelas sehingga calon tidak ragu ragu soal pelanggaran,” ujarnya.

Sementara dalam Publik hearing soal Raperda Rumah susun, dibahas persoalan rumah susun yang perlu dibangun di wilayah pinggiran kota seperti di Kecamatan Kasihan,Sewon dan Banguntapan. 

Ketua Pansus Suryono, dari Komisi C menjelaskan bahwa pembahasan Raperda ini sangat penting karena kebutuhan Rumah susun yang mulai dibutuhkan masyarakat, mohon para stake holder dalam publik hearing bisa menyampaian sumbangsih pikiran demi pembahasan Perda yang lancar.

Dalam penjelasannya pihak DPU,Pemukiman dan Kawasan Pemukiman Bantul menyatakan bahwa ketinggian rumah susun bisa mencapai 50 meter, diatas itu terkendala  ijin terkait lalu lintas udara.

Sementara itu Jimmy dari DPU juga menjelaskan bahwa rumah susun dibangun karena lahan terbatas (khususnya Bantul karena lahan lain diperuntukkan untuk lahan pertanian). Pembangunan rumah susun sebetulnya tidak boleh oleh pemerintah kecuali untuk rumah susun khusus.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.