Bupati Bacakan Nota Pengantar KUA PPAS 2020

Senin Pahing, 14 Oktober 2019 12:06 WIB ∼ 84 Komentar (0)

Foto Berita

Bertempat di ruang paripurna, Senin (14/10) Bupati Bantul Drs H Suharsono membacakan nota pengantar KUA PPAS 2020 dihadapan anggota DPRD Bantul dalam rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna sempat terlambat dan diskors selama 15 menit untuk menunggu kedatangan Bupati yang masih ada acara lain.

Dalam awal nota pengantar tersebut Bupati mengucapkan selamat atas pelantikan anggota baru DPRD Bantul masa bhakti 2019-2024. “ kami mengharapkan jajaran DPRD dapat menyelenggarakan urusan pemerintah dengan sebaik baiknya dalam peran strategisnya yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan,” ujar Bupati.

Selanjutnya mengajak masyarakat serta petani untuk mewaspadai perubahan musim dari kemarau ke musim hujan yang diprediksi BMKG akan terjadi Oktober  2019 ini.

Sementara itu Bupati menggarisbawahi bahwa arah kebijakan pembangunan Bantul sejalan dengan arah pembangunan nasional tahun 2020 yang difokuskan pencapaian pembangunan manusia dan penegentasan kemiskinan,infrastruktur dan pemerataan wilayah nilai tambah sektor riil,industrialisasi dan kesempatan kerja,ketahanan pangan,air energi, dan lingkungan hidup serta stabilitas pertahanan dan keamanan. Arah kebijakan Bantul 2020 juga mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Prop.DIY yang difokuskan pada pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan berkelanjutan, aktifitas perekonomian berkelanjutan serta penguatan  konektivitas dan pemerataan wilayah dan pendukung prioritas pembangunan.

Berkaitan dengan proyeksi RAPBD tahun 2020 dari isi pendapatan sebesar Rp. 1.847.196.147.226,60 dengan menggunakan angka yang sama dengan tahun 2019 sesuai ketentuan yang berlaku. Adapaun PAD diproyeksikan meningkat dari Rp. 448.854.251.461 di tahun 2019 menjadi Rp.452.208.331.294 pada tahun 2020. Dari sisi belanja yaitu sebesar Rp. 2.036.710.551.801 yang akan digunakan untuk mendukung kebijakan maupun langkah strategis pemerintah pusat dan daerah. Belanja daerah diprioritaskan terlebih dulu dalamrangka penyelenggaraan urusan wajib sebagai upaya pemerintah daerah memenuhi kewajiban yang diwujudkan dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar,pendidikan,kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak serta pengentasn kemiiskinan dan anggarabn untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020.   sehubungan dengan belanja tersebut maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp.189.514.404.574,40.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.