Paguyuban Lurah Tunggul Jati Audiensi dengan DPRD Kab.Bantul

Senin Pahing, 27 Januari 2020 12:04 WIB ∼ 38 Komentar (0)

Foto Berita

Pertemuan para lurah yg tergabung Paguyuban Tunggul Jati dengan DPRD Bantul di ruang Komisi A

Hari ini, Senin ( 27/1) Paguyuban Lurah Bantul " Tunggul Jati " beraudiensi dengan DPRD Bantul. kedatangan mereka ditemui oleh Komisi A yang dipimpin oleh Pambudi Mulya. Audiensi ini menyangkut agenda pemilihan kepala dusun yang akan diselenggarakan mendatang. Pambudi Mulya dalam sambutan awalnya mengatakan bahwa dana desa yang digulirkan sudah baik dan cukup besar sehingga ini akan jadi kekuatan desa sekarang untuk empowering masyarakat desa semakin tinggi. Sekarang tunjangan kepala desa juga semakin baik. Sehingga bisa jadi modal untuk mengabdi ke desa dengan maksimal. Tingkat pendidikan para lurah juga semakin baik. Sehingga aplikasi di masyarakat harus lebih baik. Pemahaman terhadap regulasi juga harus lebih baik..kalau tak jelas bisa bertanya ke dewan atau lainnya. " Jangan sampai para lurah terseret ke meja hijau, dalam pengelolaan suatu program pembangunan, " pinta Pambudi Mulya. Ketua Tunggul Jati, Ani Widayani (Lurah Sumbermulyo) mengatakan bahwa Raperda pamong kelurahan sudah final sehingga masukan tunggul jati tak perlu lagi. Kami mengharapkan pemilihan dukuh langsung karena tugas dukuh langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat butuh dukuh yg ajur ajer dan tut wuri handayani di masyarakat. Dukuh tak hanya yg lulus seleksi dan pintar tapi perlu dukuh mampu mengayomi masyarakat dan bisa diterima semua kalangan. Soal kendaraan dinas bagi lurah yang rencananya dianggarkan namun dicoret, para lurah merasa prihatin mengingat kendaraan yang ada sudah tua dan tak layak. Menanggapi masukan para lurah, Pambudi Mulya mengatakan bahwa DPRD Bantul selalu berusaha mendorong optimalnya kinerja pemerintahan desa liwat lurah dan dukuh. Namun dalam pembahasan APBD 2020 anggaran banyak yg dicoret untuk mengurangi defisit. Karena dua agenda besar yaitu Pilkada dan pemilihan kepala desa yang diprioritaskan. Surotun Wakil Ketua Komisi A menambahkan bahwa Komisi A sudah berjuang agar semua anggaran tercover namun akhirnya tertunda. Termasuk anggaran untuk kendaraan dinas bagi kepala desa. "Insya Allah di tahun mendatang akan kita perjuangkan lagi agar terwujud" kata Suratun. Sukardiono SH anggota Komisi A juga menambahkan bahwa berdasarkan UU pemerintah desa adalah lurah desa dibantu oleh perangkat desa atau pamong kelurahan. Sementara itu Kepala Administrasi Drs. Kurniantoro, M.Si mengatakan mengharapkan dukungan dewan terhadap kesejahteraan pamong. ada yg bengkoknya cukup dan ada yang tak cukup. Akan ada evaluasi soal pengelolaan dana desa, ada yg cukup ada yg tak cukup.


Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.