Management PT Kharisma Dipanggil DPRD

Rabu Pon, 5 Agustus 2020 16:25 WIB ∼ 229 Komentar (0)

Foto Berita

Management PT Kharisma, Rabu (5/8) memenuhi panggilan Pimpinan DPRD terkait permasalahan yang terjadi antara perusahaan dengan karyawan yang selama ini terus bergolak dan melakukan demo. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo dan Wakil Pimpinan Subhan Nawawwi  serta dihadiri oleh pihak Kepala Disnakertrans Bantul dan staf  sebagai mediator permasalahan ketenagakerjaan. 

Dalam kesempatan tersebut PT Kharisma menjelaskan duduk perkara terkait permasalahan di perusahaan baik dari sisi produksi, Keuangan serta permasalahan yang menyangkut hak hak para karyawan yang berdemo. " Persoalan karyawan yang 52 orang telah ada kata sepakat  soal pembayaran kekurangan gaji dan THR, sementara karyawan lain sejumlah 168 orang yang dirumahkan belum ada titik temu, Insya Allah besuk akan dibicarakan dengan karyawan dengan mediator pihak Disnakertrans, " kata Kristiantono, Manajer Produksi, yang didampingi oleh para manager lainnya.

" Intinya kita minta semua bersabar, karena pihak perusahaan juga sedang berusaha ingin segera keluar dari permasalahan, kita tetap akan melakukan upaya pembayaran terhadap hak hak karyawan, , " tambah Kristiantono. Dijelaskanya bahwa pendemi covid-19 ini memaksa perusahaan memeras otak agar perusahaan tetap bisa berproduksi, dan saat ini pihaknya juga telah mendapatkan beberapa order dari buyer. Permasalahan dengan karyawan sedikit banyak juga berpengaruh terhadap para investor yang mau kerjasama dengan PT Kharisma sehingga ada yang mundur.

Sementara itu Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo meminta PT Kharisma untuk terbuka pada karyawan dan tak menggantung kejelasan nasib karyawan. " Jangan sampai keributan ini terus terjadi dan menggeruduk dan mengadu kembali ke kantor DPRD, Perlu diatur detail dalam melakukan Perjanjian Bersama sehingga semua pihak tahu hak dan kewajibannya serta akan dipenuhi bersama perjanjian tersebut agar masalah tak timbul lagi di kemudian hari,"tegas Hanung. Jikalau memang perusahaan memang tak mampu membayar dan kesulitan order produksi tidak ada salahnya mengambil langkah PHK terhadap para karyawan dengan konsekuensi memenuhi hak karywan sesuai UU yang berlaku.

Pihak Disnakertrans Bantul juga menyatakan agar dalam pertemuan besuk semua skema perjanjian juga sudah secara gamblang terinci, sehingga masing masing pihak mengerti dan mereka juga tahu batas waktu sampai kapan pemenuhan atas hak hak para karyawan. " Jangan sampai semuanya balik mundur dan 'muspro' (sia sia) pertemuan mediasi yang diadakan, teman teman kami sudah lelah dengan berbagai macam permasalahan ketenagakerjaan mengingat  tak hanya persoalan di PT Kharisma aja yang menunggu memerlukan mediasi, " tegas Istirul, Sekretaris Disnakertrans. 



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.