DPRD Adakan Sosialisasi Perda Perlindungan Anak

Jumat Legi, 6 November 2020 09:37 WIB ∼ 29 Komentar (0)

Foto Berita

Bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD, DPRD Bantul, Kamis (6/11) selenggarakan Sosialisasi No.3 tahun 2018 tentang Penyelenggarakan Perlindungan Anak. Acara sosialisasi dihadiri oleh anggota Bapemperda DPRD Bantul, serta peserta dari perwakilan OPD dan Kecamatan.

" Perda Perlindungan anak ini dipandang penting mengingat anak merupakan penerus keberlangsungan  daerah yang harus diupayakan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya,dihindarkan dari berbagai bentuk kekerasan,perlakuan salah,eksploitasi, dan penelantaran,serta terindungi kesempatanya untuk tumbuh dan berkembang," demikian dikatakan oleh moderator Sosialisasi, Drs.Pambudi Mulya,M.Si.

Dalam pertimbangan Perda dijelaskan bahwa pelaksanaan  pemenuhan hak anak masih belum dilakukan secara maksimal yang mengakibatkan masih terjadi tindakan kekerasan,perlakuan salah,eksploitasi dan penelantaran  terhadap anak,sehingga diperlukan peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam mewujudkan generasi anak yang sehat,cerdas,dan sejahtera.

Dalam kesempatan tersebut, Drs.Didik Warsito,M.Si , Kepala Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul menjelasakan bahwa banyak sekali kasus kasus yang menyangkut perlindungan anak. " di Tahun 2019 lalu ada sebanyak 229 kasus kekerasan terhadap anak, dan baru tertangani 156 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan masih banyak dan cukup memprihatinkan kita semua," ujar Didik.  Dijelaskan lebih lanjut bahwa ada  26 jenis masalah PMKS yang perlu ditangani di Bantul diantaranya adalah  balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum yang jumlahnya juga cukup banyak, selanjutnya adalah anak jalanan, serta  anak dengan disabilitas dan anak yang jadi korban tindakan kekerasan atau diperlakukan salah. saat ini baru ada 5 desa dari 75 desa di Bantul  yang membentuk Satgas P3A. Keberadaan satgas ini sangat penting sebagai untuk menangani kejadian yang ada di masyarakat.

Didik mengakui bahwa dana untuk penanganan perlindungan anak ini masih sangat kurang. Padahal pendampingan di masyarakat sangat diperlukan. Sehingga DPRD diminta untuk terus meningkatkan anggaran.

Senada salah seorang peserta, Zainul yang merupakan anggota Satgas PPA mengaku ikut prihatin dan tak bisa berkata apa apa jika mengingat jumlah kejadian di masyarakat menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak. " Walau sudah ada permen dan Perda tapi implikasi perlindungan anak ini masih sulit. Mumpung di hadapan bapak dewan agar dananya juga ditingkatkan," ujarnya.

Sementara itu Anggota DPRD  Ichwan Tamrin, anggota Bappermperda sekaligus anggota Komisi D menggarisbawahi masukan dari masyarakat terutama soal perlindungan perempuan dan anak. " saya sebagai wakil rakyat juga merasa prihatin atas terjadinya banyak kasus kekerasan di rumah tangga terutama terhadap anak dan perempuan, " ujarnya. Ichwan berjanji akan terus memperjuangkan persoalan anggaran yang mash kurang untuk penanganan PPA. Seharusnya ADD juga bisa dialokasikan untuk perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah desa juga harus konsen terhadap persoalan ini.

 

 



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.