DPRD Adakan Bimtek

Selasa Legi, 16 Maret 2021 09:37 WIB ∼ 68 Komentar (0)

Foto Berita

DPRD Bantul, Akhir minggu lalu (12-14/3/2021) mengadadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di hotel Grand Cokro Klaten. Bimtek ini diikuti para Pimpinan dan anggota DPRD Bantul dengan didampingi staf Sekretariat DPRD Bantul. Bimtek ini terselenggara dengan  kerjasama antara Setwan DPRD Bantul dengan PPSDM Universitas Semarang. Bimtek DPRD Bantul kali ini terkait dengan ‘Peran DPRD Dalam Menyikapi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)’.

Dalam sambutan pembukaan Ketua DPRD Hanung Raharjo berharap Bimtek ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan para anggota DPRD Bantul terkait ketugasan di DPRD baik fungsi kedalam maupun fungsi keluar. “ Semoga sehabis Bimtek ini dengan bertambahnya  wawasan kita tambah semangat dalam bekerja untuk mengabdi pada kepentingan kemajuan masyarakat Bantul,” kata Hanung Raharjo. Hanung juga mengingatkan untuk terus menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan selama mengikuti Bimtek.

Sementara itu Rektor Universitas Semarang Andy Kridasusilo,SE,MM mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih diberi kepercayaan oleh DPRD Bantul dalam menyelenggarakan Bimtek kali ini, semoga tetap terjalin kerjasama yang baik ini. “ Semoga juga kehidupan masyarakat juga kembali bertambah baik setelah dihamtam dengan pandemi Covid-19.  Masyarakat bisa eksis kembali sehingga tingkat kemiskinan berkurang,pengangguran berkurang dan otomatis pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih baik, “ kata Andy Kridasusilo. Semoga sesuai dengan tupoksi bapak ibu terkait dengan perencanaan,legislasi, budgeting maupun pengawasan sebagai sesuatu hal yang bisa diperjuangkan oleh bapak ibu semua, semoga dimudahkan oleh Allah SWT

Dalam materi pertama, narasumber dari Kemendagri, Rooy John E Salamony mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 222 PP 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan Keuangan Daerah. “ Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektonik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi atau kapasitas Pemda paling lambat  3 tahun setelah ditetapkan PP ini,” kata Salamony. Nantinya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini akan menyasar penyusunan Program dan kegiatan, penyusunan Rencana Kerja SKPD,Penyusunan Anggaran,Pengelolaan Pendapatan Daerah,Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah, Akutansi dan pelaporan dan pengadaan barang dan jasa.

“ Bagi daerah yang tidak melaksanakanya  maka akan ada penundaan dan pemotongan Dana Tranfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan atas usulan Menteri,”tambah Salamony.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.