Komisi D DPRD Bantul Terima Audiensi Kepala Sekolah SMP Swasta Bantul

Senin Pahing, 26 April 2021 13:08 WIB ∼ 161 Komentar (0)

Foto Berita

Sejumlah Kepala Sekolah SMP Swasta di Kabupate Bantul (PKSSB), Senin ( 26/4) mengadakan audiensi dengan Komisi D DPRD Bantul. Kedatangan para guru ini disambut oleh Ketua Komisi D Enggar Suryo Jatmiko,SE, MM dan beberapa anggota Komisi D didampingi juga oleh Kepala BKPP, Danu Suswaryanto,SH, dan Kepala Disdikpora Drs. Isdarmoko, M. Pd., M.MPar., 

Dalam kesempatan tersebut Drs Barmawi selaku Ketua Paguyuban Kepala Sekolah SMP Swasta di Bantul (PKSSB) menjelaskan maksud dan tujuan ke Komisi D DPRD Bantul. Dijelaskannya bahwa pihaknya (PKSSB) mengucapkan rasa terimakasihnya atas perjuangan DPRD Bantul yang telah memperjuangkan kenaikan tunjangan bagi para guru swasta di Kabupaten Bantul. " Namun kiranya ada yang perlu kami sampaikan saat ini mengingat saat ini ada perbedaan dalam pemberian BOS atau BOSDA dimana jumlah kami swasta berkurang. Selain itu tunjangan bagi guru GTT/PTT yang awalnya sama namun saat ini dibedakan dimana kami belum naik, " ujar Barmawi. Selanjutnya dia juga mempertanyakan soal pendataan guru GTT/PTT di sekolah negeri,sedangkan di sekolah swasta belum diminta mendata ulang.  Dia  meminta agar semua tidak dibeda bedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta mengingat semuanya berjuang untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Bantul.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi D, Enggar Suryo Jatmiko,SE,MM mengatakan bahwa pihak Komisi D selama ini telah berjuang agar kesejahteraan para guru GTT/PTT ini terus meningkat. " Caranya kami selalu mendorong ada kenaikan tunjangan bagi para guru GTT/PTT ini di setiap tahunnya, Namun karena keterbatasan anggaran  dan pandemi Covid 19 jadi kendala. Namun kami sepakat bahwa tidaka ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta mengingat semuanya untuk kebaikan masyarakat dan warga Kabupaten Bantul, " kata Miko. Kedepan Komisi D akan terus  membahas dengan Pemerintah Daerah Bantul untuk memperjuangkan aspirasidan keluh kesah  para guru swasta ini, mungkin untuk anggaran di tahun 2022.

Sementara Drs. Isdarmoko, M. Pd., M.MPar., selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul menekankan bahwa pemberian BOS maupun kinerja berdasarkan rapat di Kementrian nantinya akan mensyarakatkan jumlah siswa di sekolah minimum 60 anak, SD 10 sedangkan SMP 20 siswa per jenjang. " Hal ini di dasari untuk peningkatan mutu kualitas sekolah," ujarnya. Namun kami juga mengucapkan rasa terimakasih kepada sekolah swasta yang telah mempunyai komitmen memajukan pendidikan namun semuanya diiatur dengan peraturan yang berlaku dan dibatasi oleh anggaran yang terbatas.

Sedangkan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan  Pelatihan,Danu Suswaryanto mengatakan bahwa keberadaan sekolah swasta sangat dibutuhkan oleh negara, sehingga sekolah swasta sangat diperhitungkan dan difasilitasi oleh negara. " Keberadaan guru  ASN di sekolah swasta saat ini sudah tidak diperbolehkan namun khusus di Kabupaten Bantul masih diperbolehkan guna kepentingan peningkatan sekolah swasta," kata Danu.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.