Bupati Bantul Sampaikan Jawaban Atas PU Fraksi terkait Pertanggung Jawaban APBD 2020

Kamis Pahing, 10 Juni 2021 16:11 WIB ∼ 20 Komentar (0)

Foto Berita

Bupati Bantul, Kamis (10/6) memberika jawaban atas Pandangan Umum Fraksi terkait Pertanggung Jawaban APBD 2020. Hal ini berlangsung dalam rapat Paripurna DPRD di gedung DPRD. Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Bantul, Ketua DPRD Bantul,Wakil Pimpinan DPRD serta OPD terkait.

Dalam Jawabannya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo,SE, Bupati mengatakan bahwa merespon pandangan Fraksi PDIP dijelaskan bahwa penanganan Pandemi Covid-19 telah  dilakukan dengan melalui perencanaan sesuai dengan kebijakan Pemerintahdan disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Kabupaten Bantul. Penanganan telah dilakukan secara preventif dan kuratif antara lain dengan upayaoptimalisasi vaksinasi dan himbauan   kesehatan secara ketat. “ Marilah kita bersama sama berusaha untuk  menjalankan tersebut dengan semaksimal mungkin, serta tidak bosan untuk menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat untuk selalu mematuhi dan mentaati protokol kesehatan, “ kata Bupati.

Bupati mengucapkan mengucapkan terimakasih kepada Fraksi Gerindra atas ucapan selamat dan apresiasi Fraksi fraksi atas pencapaian Pemerintah Kabupaten Bantul mempertahankanopini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk kesembilan kalinya berturut turut. “Kami juga sependapat untuk lebih memaksimalkan program kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul sangat kami apresiasi dan kami tindaklanjuti. Kami akan terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program/kegiatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan melalui program pembangunan infrastruktur kewilayahan,program pemberdayaan masyarakat, dan program perlindungan sosial,” kata Bupati.

Terkait Pandangan Fraksi Kebangkitan Bangsa Fraksi  tentang pengetatan izin pengalihan lahan hijau sangat kami diapresiasi. “ Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan identifikasi dan penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dan juga melakukan review RTRW yang mengandung muatan kawasan LP2B.” kata Bupati. Guna mendukung upaya mempertahankan luasan kawasan LP2B, Pemkab Bantul juga telah menyediakan aplikasi aduan pelanggaran pemanfaatan ruang, cek lokasi, membentuk SATGAS Dalwas Pemanfaatan Ruang, melakukan audit pemanfaatan ruang di Kabupaten

Bantul dan melakukan fasilitasi bagi Pemerintah Desa dalam kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Kami juga terus berupaya untuk meningkatkan perbaikan infrastruktur Jaringan Irigasi Pertanian maupunpengembangan budidaya peternakan dan perikanan melalui program kegiatan di OPD terkait. Selanjutnya pembangunan Kawasan In dustri berbasis UMKM dapat kami jelaskan bahwa tahapan untuk tahun 2021 adalah membangun akses jalan menuju kawasan dan ditargetkan selesai pada akhir 2021. Tahap selanjutnya adalah pihak pengelola harus segera membangun sarana dan prasarana didalam kawasan agar menarik investor baru.

Sementara itu atas Pandangan Fraksi PKS, Bupati menjelaskan berkaitan dengan alokasi anggaran di sektor Pendidikan khususnya peningkatan untuk kesejahteraan guru honorer sudah kami tingkatkan walapun belum sesuai dengan harapan.  Refocusing anggaran dalam APBD TA 2020 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pencegahan penyebarandan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Hasil refocusing APBD semuanya dialihkan ke Belanja tidak terduga dengan realisasi sebesar Rp101.571.859.514,00 dari anggaran sebesar Rp142.765.843.963,33



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.