DPRD Bantul Adakan Workshop Penyusunan APBD 2022

Selasa Legi, 12 Oktober 2021 15:09 WIB ∼ 33 Komentar (0)

Foto Berita

Guna menyinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran (TA) 2022, diperlukan kajian mengenai pedoman umum ataupun aturan terkait yang mengikat.

Untuk itu, DPRD Bantul menggelar Workshop  bagi anggota DPRD Bantul. Workshop yang dilaksanakan di Hotel Rich Yogyakarta ini berlangsung  3 (hari) mulai 8-10 Oktober 2021.  Bimtek ini mengambil tema "Arah Kebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022".

Dalam kata sambutan pembukaan Ketua DPRD Hanung Raharjo ST, mengatakan bahwa workshop  ini diharapkan mampu menambah ilmu dan wawasan para anggota DPRD Bantul dalam ketugasan sehari hari terutama terkait penyusunan kerangka anggaran APBD 2022 mendatang. “Anggaran nantinya banyak diperuntukan untuk pemulihan ekonomi akibat Pendemi Covid. Anggaran pun nantinya untuk pencegahan pandemi Covid-19 atau nantinya arah kita adalah untuk pembenahan ekonomi di Tahun 2022,” Kata Hanung Raharjo.  Harapannya kedepan Pandemi akan segera berakhir dan masyarakat bisa hidup dengan normal.

Sementara Dr. Hendro Wijanarko,MM selaku Kepala LPPM UPN Veteran Yogyakarta menyatakan rasa terima kasihnya diberikan kepercayaan kerjasama dengan DPRD Bantul dalam penyelenggaraan workshop. “ Kita berharap juga materi dari para narasumber bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dan kami juga mohon masukannya materi materi apa yang bisa jadi tambahan sharing dalam Bapak Ibu menjalankan tugas, “Kata Hendro.

Dalam materi pertama workshop dibawakan  oleh Rooy Salamony dari Kemendagri RI. Rooy mengatakan mengenai penyusunan APBD bagi pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022.

Singkatnya, aturan ini berbicara mengenai sinergitas dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disepakati pemerintah daerah bersama DPRD sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2022. 

KUA dan PPAS pemerintah kabupaten kota berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2022 masing-masing kabupaten kota yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2022 dan RKPD provinsi Tahun 2022.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.