Data


Laporan PPID Pembantu Sekretariat DPRD 2018 – Januari 2019

Ahad Pon, 20 Oktober 2019 18:45 WIB 198

           RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

                               TAHUN 2018

             SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL

 

  1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

 

Pemerintahan tranparans dan akuntable menjadi pondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini. Pemerintah dituntut untuk berkomitmen penuh terhadap tranparansi di semua aspek penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Bantul hadir menjawab tantangan tersebut den-gan mengusung pilar pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip Tranparansi sesuai Undang Undang.

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui transparansi bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitandengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui transparansi informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

          Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua instansinya, tak terkecuali di Sekretariat DPRD  Kabupaten Bantul

Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

          PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan,namun masih dilekatkan dengan petugas di front office. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada (ex officio). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Sekretariat DPRD Bantul.

       

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Sekretariat DPRD Bantul telah memiliki beberapa Standar Prosedur Operasional (SOP) :

  1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
  2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
  3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
  4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
  5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

 

PPID Pembantu Sekretariat DPRD Bantul memiliki fasilitas yaitu :

  1. Meja pelayanan informasi publik (di front Office)
  2. Kursi tunggu pemohon informasi (Lobby)
  3. Telepon
  4. Internet / Wifi
  5. Website dprd.bantulkab.go.id
  6. Faxsimil
  7. Facebook dprd kabupaten bantul

 

Adapun maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID Sekretariat DPRD Bantul adalah

Kami berupaya memberikan pelayanan informasi publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

  1. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
  2. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang diperlukan dengan murah dan sederhana
  3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
  4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
  5. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
  6. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media                              

 

 

Sedangkan visi dan misi PPID Sekretariat DPRD Bantul adalah

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Bantul yang transparan dan bertanggung jawabsesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Misi :

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas

Meningkatkan insfrastruktur pelayanan dan kompetensi SDM pengelola PPID Sekretariat DPRD Bantul.

  1. Rincian Pelayanan Informasi Publik

          PPID Pembantu Sekretariat DPRD Bantul memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/ d Kamis     : jam 08.00 – 15.00 WIB

Jumat                    : jam 08.00 – 14.00 WIB

          Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Sekretariat DPRD Bantul maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Sekretariat DPRD Bantul  yaitu dprd@bantukab.go.id., sekretariat@bantulkab.go.id dan media sosial facebook DPRD Kabupaten Bantul.

          Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Sekretariat DPRD Bantul  2018 :

  1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (e-mail dan media sosial) sebanyak 1 permohonan.
  2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 3 permohonan.
  3. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 4 permohonan.

 

Waktu Pemenuhan Informasi PublikRata Rata setiap Pemenuhan Informasi Pubik dalat dilakukan dalam satu (1)  hari kerja.

 

  1. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

 

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2018

 

  1. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

        Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pembantu, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.

  1. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

        Tidak ada kendala eksternal

  1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

 

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

  1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
  2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID pembantu.

 

                                                               Bantul, 27 Desember 2018

          PPID Pembantu

                  Sekretariat DPRD Bantul  

    KUMINTO ARIS MUNANDAR, S.IP

                                                             NIP. 308151989031008