Badan Pembentukan Perda

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Bantul No.    Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Legislasi DPRD Masa Jabatan 2019-2024
 

Badan Pembentukan Perda
No Nama Jabatan Partai Politik
1 Drs. Pambudi Mulya,M.Si   Ketua PDI - Perjuangan
2 Nur Yuni Astuti,S.Sos,SH   PDIP-Perjuangan 
3 Pramu Diananto Indratiatmo   PDIP- Perjuangan
4 Sukardiyono,SH   Gerindra
5 Saryanto   Gerindra
6 Mahmudin,S.P.   Partai Kebangkitan Bangsa
7 H.Ichwan Tamrin Murdiyanta,SE   Partai Amanat Nasional
8 Teguh Santosa,SE   Partai Golkar
9 H.Sigit Nursyam Priyanto,S.Si   Partai Keadilan Sejahtera
10 Eko Sutrisno Aji Wk. Ketua Partai Persatuan Pembangunan
11 H. Bibit Rustamta, SH   Partai Persatuan Demokrat


TUGAS BADAN LEGISLASI DPRD

  1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
  2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
  3. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
  4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
  5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah.
  6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
  7. Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap produk hukum yang telah ditetapkan.
  8. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.
  9. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD.