KOMISI A DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG MENGUNJUNGI DPRD BANTUL

Sabtu Pon, 25 April 2009 00:00 WIB ∼ 244 Komentar (0)

Kabupaten Bantul telah memiliki perangkat Peraturan Daerah yang jelas dalam mengatur investasi tersebut. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2005 tentang “Kemitraan Daerah” maka dasar hukum penanaman investasi di Kabupaten Bantul sudah cukup kuat. Perda tersebut mengatur seluk-beluk investasi di Kabupaten Bantul dan termasuk evaluasi perkembangan investasi dari investor ke pihak pemerintah daerah dan DPRD.
Melihat cukup tertatanya pengaturan investasi dan kemitraan daerah di Kabupaten Bantul, Komisi A DPRD Kabupaten Klungkung Propinsi Bali, (Jum,at 17-4-2009) tertarik untuk berkunjung ke DPRD Kabupaten Bantul. Dengan rombongan yang berjumlah 9 orang dipimpin langsung oleh Wakil ketua DPRD Kabupaten Klungkung,  Putu Alit dan Ketua Komisi A, I Made Kasta, SP. Dalam sambutannya ketua rombongan mengutarakan maksud dan tujuan untuk menambah wawasan  terkait investasi yang lebih khusus tentang penanaman modal serta kemitraan daerah. Lebih lanjut diutarakan alasan dipilihnya Kabupaten Bantul adalah dari informasi yang diperoleh dari berbagai media bahwa Kabupaten Bantul telah mempunyai perangkat hukum dan pengaturan yang cukup bagus mengenai investasi ini.
DPRD Kabupaten Bantul diwakili oleh Wakil Ketua II, Heri Kuswanto didampingi oleh Amir Syarifudin dan Agus sumartono mengungkapkan rasa terimakasih atas terpilihnya Kabupaten Bantul sebagai obyek studi komparasi.  Diterangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul sangat terbuka bagi investor untuk menanamkan modalnya. Selain telah menyediakan suatu kawasan khusus yaitu kecamatan piyungan sebagai lokasi industri dan kawasan Pajangan sebagai kota satelit yang bernama “Bantul Kota Mandiri” Pemerintah Kabupaten Bantul bersama DPRD juga menyiapkan Perda No 8 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah.
Dalam dialog yang berkembang terungkap berbagai hal yang berkenaan dengan investasi ini. Antara lain tentang proses pembuatan Perda no. 8 Tahun 2005  apakah ada kendala yang ditemui. Heri Kuswanto menjelaskan “Proses pembuatan Perda no 8 tahun 2005 tidak menemui kendala yang berarti , bahkan  proses evaluasi dari gubernur yang berjalan selama tiga bulan lancar-lancar saja”.  Dalam penanaman investasi masyarakat  terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang pertama mendukung adanya perusahaan dari inestor dengan alasan akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, kubu kedua menolak adanya penanaman modal  karena dengan berdirinya perusahaan tersebut akan mempunyai dampak yang yang negatif bagi masyarakat sekitar.  Dalam menyelesaikannya diambil metode “win-win solution”  tandasnya.
DPRD Kabupaten Klungkung juga menanyakan apabila ada peraturan yang lebih tinggi mengharuskan persyaratan yang mengikat dalam menanamkan investasi, bagaimana jalan keluarnya, apakah ada sanksi dalam Perda tersebut? kemudian apakah ada sanksi bagi investor yang tidak memenuhi persyaratan? Amir syarifudin menjawab “pada dasarnya keberadaaan investor sangat dibutuhkan bagi masyarakat Bantul, selain lapangan pekerjaan bagi masyarakat Bantul terbuka luas, perekonomian daerah pun akan terangkat pula. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul akan selalu berinisiatif berkonsultasi dengan pihak pemerintah pusat. Perda Nomor 8 tahun 2005 juga memuat sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan, namun mengingat fungsi vital sebuah investasi pemerintah Kabupaten Bantul belum menerapkan sanksi bagi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan, namun memberikan kesempatan bagi investor untuk segera memenuhi kwajibannya. Kewajiban investor lain adalah melaporkan hasil evaluasi kondisi investasinya  setiap 5 tahun sekali”.
Diakhir pertemuan  Heri mengungkapkan “sektor kerajinan, Kabupaten Bantul melayani permintaan dari Provinsi Bali, namun dengan adanya krisis global ini ini terjadi penurunan permintaan, terungkap pula bahwa krisis global ini berpengaruh juga ke perusahaan-perusahaan yang berdiri di Kabupaten Bantul, selain UMP yang belum bisa dipenuhi, terjadi pula masalah pada sektor tenaga kerja dimana beberapa perusahaan merumahkan sebagian tenaga kerjanya.(biwara)



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.