DPRD Bantul Adakan Publik Hearing Pansus III Soal Perubahan Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Perlin

Selasa Legi, 8 Desember 2015 00:00 WIB ∼ 222 Komentar (0)

PRD  Bantul Adakan Publik Hearing Pansus III  Soal Perubahan Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan
Bertempat di ruang rapat Komisi C  DPRD Kabupaten Bantul, Pansus III DPRD Bantul menggelar publik hearing menyangkut Perubahan Perda No. 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus Sigit Nursyam Priyanto didampingi anggota pansus lainnya.
Dalam kesempatan itu, Sigit Nursyam Priyanto menatakan bahwa banyak hal yang perlu diubah terutama menyangkut soal redaksi dan legal draftingnya. “ Untuk itu kami mohon masukan dari masyarakat, LSM dan dari instansi dan Dinas terkait mengenai raperda  perubahan ini, “ katanya.
Sementara itu dalam diskusi dalam hearing tersebut, Suranto dari Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) mengungkapkan bahwa titik penting dari perda ini adalah upaya pencegahan karena jika terjadi korban kekerasan makan akan lebih mahal biayanya. “  Kejadiannya juga banyak terjadi jauh di desa sehingga perlu adanya lembaga perlindungan yang dekat dengan masyarakat di bawah dan mudah diakses oleh masyarakat, “ katanya.  Dia juga menyarankan agar ada upaya penambahan pasal  misalnya setelah pasal 24 soal lembaga perlindungan anak.
Lebih jauh Suranto juga meminta ada payung hukum yang jelas soal lembaga perlindungan  anak tersebut sehingga teman teman di lapangan juga tak ragu ragu dalam bekerja. Sebagaimana yang dikatakan Zainul Zaim bahwa di desa Gilangharjo dimana sudah ada lembaga namun belum punya payung hukum sehingga bantuan dari anggaran APBD dan Pemerintah Propinsi tak bisa cair.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.