Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019

Kamis Pon, 23 Januari 2020 13:52 WIB ∼ 373 Komentar (0)

Foto Berita

DPRD Kabupaten Bantul, Kamis ( 23/1) mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019 di ruang paripurna DPRD Bantul. Hadir dalam sosialisasi Anggota Bappemperda H Bibit Rustamto SH, Nur Yuni  Astuti,S.Sos, Teguh Santosa,SE, Kabag Administrasi Pemerintahan Desa,Drs.Kurniantoro,M.Si,  serta Kabag Hukum Suparman,SIP,M.Hum. Juga dihadiri perwakilan dari Kecamatan dan Lurah Desa.

Kepala Bagian Legislasi Reni Mariastuti,SH.M.Hum  melaporkan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada jajaran Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun  kepada masyarakat serta berbagai pihak yang terkait lainnya, agar dapat mengetahui , memahami dan melaksanakan ketentuan dalam Perda nomor 13 tahun 2019 tantang tata cara pemilihan,pengangkatan dan pemberhentian lurah.

Pada sesi awal Bibit Rustamto menjelaskan perihal peran dan fungsi DPRD terutama Badan Pembentukan Perda (Bappemperda) selain itu Bibit juga menjelasakan perbedaan antara lurah di kota dan di kabupaten Bantul.  Sementara itu  Kabag Hukum, Suparman,SIP,M.Hum.  menjelaskan bahwa perda 13 Tahun 2019 adalah melanjutan perda nomor 9 tahun 2019. Perda ini sebagai  pembuka keistmewaaan di Bantul. Setiap ada pemilihan lurah pasti ada aturan yang baru untuk menyempurnakan yang telah ada demi perbaikan.

Kita harusmelakukan pembenahan untuk terbentuknya lurah desa yang berkualitas dan sesua aspirasi masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Perda 13 tahun 2020 mewujudkab pemilihan yang luber dan jurdil. Mengurangi gejolak gejolak yang muncul dalam pemilihan lurah.  “Dulu pamomg desa kalau mau nyalon lurah harus ijin lurah bisa jadi tak akan diijinkan lurah karena dia juga akan nyalon,  sekarang tak ada lagi ijin lurah hanya cuti, “ kata Suparman.

Selanjutnya diminta  kesiapan masing masing terutama peran pemerintah desa walau harusnya BPD yang jalan tapi BPD tak bisa jalan tanpa peran pemerintah desa. Jumlah penduduk banyak atau sama jumlah panitia sembilan. Pemilihan lurah mendatang tak ada panitia pengawas,  sehingga jika ada laporan dari masyarakat soal pelanggaran proses pemilihan maka laporan pada panitia pemilihan tingkat kelurahan kalau gak rampung dilaporkan ke panitia kabupaten., sedangkan jika laporan soal panitia maka dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Sementara Kabag Adm Pemerintahan Desa, Drs.Kurniantoro,M.Si menyatakan Pembentukan panitia paling lambat 4 Februari 2010, terkait pembiayaan Dewan yang telah menyetujui Rp.25 ribu per pemilih. Pilurdes akan serentak 24 desa di tahun 2020. Pilur 2020 panitia juga harus buat tatib…kita sudah siapkan dan dibagikan ke 24 desa. Pelaksanaan pilurdes dilaksanakan pada bulan Juni walau biasanya akhir tahun, karen barengan dengan Pilkada. Sehingga awal Juli sudah ada lurah terpilih.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.