Komisi A Adakan Rapat Soal Penanganan Covid-19 dengan OPD

Kamis Pahing, 16 April 2020 16:33 WIB ∼ 130 Komentar (0)

Foto Berita

Bertempat di ruang Paripurna DPRD, Kamis (16/4) Komisi A mengadakan rapat dengan OPD terkait langkah penanganan wabah covid-19. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi A Agus Salim dengan diikuti oleh beberapa anggota DPRD Komisi A serta dari OPD terkait seperti Dinas Kominfo, BPBD, Sat Pol PP, Inspektorat, Administrasi Desa serta para Camat yang mengikuti pertemuan secara online liwat aplikasi zoom.

Dalam rapat tersebut para OPD memaparkan beberapa program kegiatan dalam ikut merespon pendemi wabah covid19. Salah satunya dari Sat Pol PP yang melaporkan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya soal Dana Belanja Tak Terduga (BTT) senilai Rp.256.250.000 yang akan digunakan untuk kegiatan pencegahan covid19 seperti patroli di 75 desa  guna mensosialisasikan wabah convid 19 serta patroli untuk menjaga situasi di masyarakat agar tetap terkendali. " Satpol PP juga menghimbau pada masyarakat agar tak membuat poster yang bernada provokatif soal lockdown di masing masing desa agar tak menimbulkan friksi sendiri di tengah masyarakat, " ujar Yulius Suharta Kepala Satpol PP.

 Sementara itu Kepala Administrasi Desa Kurniantoro menjelaskan pengunaan APBdes dari anggaran bencana yang bisa dialihkan untuk penanganan convid 19, sedangkan jika tak mencukupi bisa menggunaan pergeseran dana lain sehingga bisa tercukupi. " Sesuai  edaran dari Kemendes RI bahwa Dana Desa bisa digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT ) untuk membantu masyarakat yang terdampak covid19 terutama masyarakat miskin, " ujar Kurniantoro.

Sementara itu Anggota Komisi A, Pambudi Mulya, mengatakan bahwa sangat menyayangkan adanya beberapa tulisan lockdown di desa yang defisinya masih rancu karena kalau lockdown konsekuensi menjamin biaya hidup masyarakat.  " Mohon Sat Pol PP juga menghimbau pada masyarakat untuk menertibkan tulisan tulisan yang tak memenuhi etika dan provokatif dan menimbulkan rasa tak nyaman. Selain itu Pambudi mengingatkan rencana realokasi anggaran terutama penggunaanya harus dengan aturan yang jelas agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari seperti kasus dana gempa 2006 lalu.

Sementara Anggota Komisi A Sukardiyono menyoroti agar tujuan menghilangkan wabah covid-19 saja tetapi juga menyangkut dampak ekonomi pada masyarakat. " Untuk pemberian bantuan juga harus tepat sasaran jangan sampai menimbulkan rasa iri di masyarakat," ujarnya.

Sementara Jumakir anggota Komisi A menggarisbawahi persoalan informasi dari medsos yang kadang tetap tak bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. " Ramainya jalan jalan kembali akhir akhir ini dan banyaknya anak muda nongkrong jadi perhatian kita semua padahal pandemi belum berakhir. Hari ini saja saya dapat kabar satu positif covid-19 dari Kasihan," ujarnya. sedangkan rata rata kasus yang ada di Bantul adalah imported kasus dari daerah lain zona merah.

Sementara Sigit Nursyam,anggota Komisi A menyoroti test swab dengan hasil test yang masih lama didapatkan padahal kalau sudah PDP sudah diberlakukan protokol seolah positif sehingga penanganannya juga harus pakai APD lengkap sehingga ini akan tidak efisien padahal APD sangat mahal. " Kiranya bisa kita mengakses data lebih detail agar kita bisa memetakan trend wabah di masyarakat dan antisipasi lebih cepat, " ungkapnya.

Sedangkan Teguh Santosa anggota Komisi A mengingatkan akan peran dewan di masyarakat dalam ikut berpartisipasi aktif mencegah pandemi convid-19. Untuk itu jika OPD punya kegiatan dalam penanganan wabah convid-19 agar juga ikut mengajak dewan. 



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.