Bantul, 25 November 2024 – Komisi D DPRD Kabupaten Bantul menggelar audiensi terbuka dengan Forum Anak Bantul (FONABA) yang berlangsung pukul 09.00 WIB di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Bantul. Audiensi ini bertujuan mendengar aspirasi anak-anak terkait pemenuhan hak-hak mereka di Kabupaten Bantul.
Dalam kegiatan ini, Forum Anak menyampaikan lima klaster isu penting yang memerlukan perhatian:
- Hak Sipil dan Kebebasan
- FONABA mengusulkan rumah aspirasi yang didukung DPRD untuk menampung ide dan kebutuhan anak.
- Optimalisasi Kartu Identitas Anak (KIA) untuk administrasi menjadi prioritas.
- Keluarga dan Lingkungan Alternatif
- Perlunya sosialisasi bahaya pernikahan dini secara merata, termasuk melalui kurikulum sekolah.
- Dukungan khusus untuk anak-anak di panti asuhan dan difabel.
- Kesehatan dan Kesejahteraan
- Optimalisasi posyandu remaja dengan konseling gratis untuk menekan angka stunting sebesar 18%.
- Peningkatan edukasi gizi bagi anak-anak di Bantul.
- Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
- Usulan perbaikan fasilitas pendidikan, termasuk penyediaan komputer untuk ujian.
- Pembangunan ruang bermain ramah anak dan fasilitas kreativitas lainnya.
- Perlindungan Khusus
- Pemerataan layanan PUSPAGA sebagai tempat pengaduan kasus bullying dan kekerasan pada anak.
- Penekanan pada privasi korban kekerasan, khususnya anak berkebutuhan khusus.
Komitmen DPRD dan DP3APPKB
Komisi D DPRD Bantul menyatakan dukungan terhadap aspirasi Forum Anak. Ketua Komisi D, Pramu Dinanato Indratriatmo, menegaskan pentingnya pembentukan karakter anak serta peningkatan fasilitas pendidikan dan perlindungan.
Sementara itu, perwakilan DP3APPKB, Azzakiyah Fitriyati, menekankan perlunya pelatihan kepemimpinan dan public speaking untuk anak-anak guna meningkatkan partisipasi mereka dalam kebijakan publik.
Audiensi ini menjadi momen penting bagi Forum Anak untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam memajukan hak-hak anak di Kabupaten Bantul. Program yang lebih inklusif dan fasilitas pendukung diharapkan dapat diwujudkan untuk menciptakan Kabupaten Layak Anak yang berkeadilan.
