Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan dan pemberian informasi. PPID berperan dalam memenuhi kebutuhan publik, baik secara langsung atau tatap muka, serta secara online untuk menjamin informasi publik. Cara ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan penguasaan dari sistem aplikasi yang disediakan. Era keterbukaan informasi saat ini, publik semakin pintar dan bijak dalam menggunakan informasi, terutama dalam kaitannya untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Publik menginginkan adanya pemerintahan yang transparan, yang menekankan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Download Laporan PPID Sekretariat DPRD 2022