BANTUL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (9/9/2025) di ruang Paripurna DPRD Bantul. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Bantul, Suradal, dengan menghadirkan jajaran anggota dewan dan pejabat terkait di Pemerintahan Kabupaten Bantul.
Sesuai dengan agenda rapat paripurna, Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa penyusunan RAPBD masih menghadapi tantangan tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang porsinya mencapai 56,06% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar 35,99%, dengan pajak daerah menjadi tulang punggung melalui kontribusi 52,94%.
Pendapatan daerah 2026 diproyeksikan Rp2,142 triliun, turun 15,41% dari APBD 2025 karena belum memasukkan dana transfer pusat. Dari jumlah itu, Rp771,02 miliar bersumber dari PAD dan Rp1,37 triliun dari transfer. Belanja daerah akan diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan sosial, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Optimalisasi PAD ditempuh melalui pendataan pajak, pengawasan setoran, dan pemanfaatan teknologi layanan sesuai arah pembangunan daerah yang berbasis ekonomi unggulan, SDM berkualitas, dan infrastruktur berkelanjutan.
Bupati Abdul Halim juga menegaskan arahan Menteri Dalam Negeri RI terkait kondisi sosial politik terkini.
“Kegiatan seremonial yang tidak penting lebih baik ditunda saja, supaya anggaran bisa benar-benar dipakai untuk kebutuhan masyarakat. Pejabat juga jangan sampai asal bicara yang bisa bikin gaduh, apalagi pamer kemewahan. Fokus kita harus pada program nyata yang langsung dirasakan masyarakat, dan terus menjaga komunikasi baik dengan warga Bantul,” ujarnya. (MK) (MFF).
