BANTUL — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul menggelar Rapat Paripurna pada Senin (27/04/2026) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bantul dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2025 Bupati Bantul, pengambilan keputusan, serta penyampaian rekomendasi DPRD. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bantul, H. Hanung Raharjo, S.T., didampingi Wakil Ketua DPRD Bantul, Suradal dan Titis Ajeng Ganis Mareti, S.T., serta dihadiri Wakil Bupati Bantul, H. Aris Suharyanta, S.Sos., M.M., bersama jajaran perangkat daerah.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan LKPJ sekaligus mengambil keputusan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025. Secara umum, DPRD memberikan apresiasi kepada Bupati Bantul beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul atas berbagai prestasi dan penghargaan yang telah diraih selama tahun 2025, sebagai wujud kinerja yang terus menunjukkan perkembangan positif.
Wakil Ketua DPRD Bantul, Titis Ajeng Ganis Mareti, S.T., menyampaikan secara langsung rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tersebut. DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas pembangunan agar tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan jangan hanya sebatas capaian output saja, tetapi juga harus memperhatikan capaian outcomes bahkan juga capaian impact dan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif dan akuntabel,” ujar Titis Ajeng.
Selain itu, DPRD mendorong agar indikator kinerja utama memiliki standar yang jelas dan terukur. Penguatan evaluasi dan pemantauan kinerja juga dinilai penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target serta mampu mengidentifikasi kendala secara lebih dini.
“Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja tentu diperlukan adanya tahapan evaluasi ataupun pemantauan agar kendala permasalahan dalam pencapaian kinerja dapat diidentifikasi dan diantisipasi,” lanjutnya.
Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, DPRD menilai perlunya langkah progresif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta inovasi berbasis digital menjadi fokus yang didorong, termasuk digitalisasi sistem pendapatan.
“DPRD mendorong penerapan langkah progresif dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah dengan optimalisasi PAD serta reformasi kebijakan termasuk digitalisasi sistem pendapatan,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, DPRD mendorong penerapan pendidikan karakter serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan. Sementara di bidang kesehatan, DPRD mengapresiasi capaian kinerja yang telah diraih, namun tetap menekankan pentingnya pemenuhan sarana kesehatan dan penguatan monitoring anggaran.
Pada sektor infrastruktur, DPRD menyoroti belum meratanya pembangunan, terutama di wilayah Bantul bagian barat. Selain itu, peningkatan jaringan irigasi dan penanganan rumah tidak layak huni dinilai perlu dilakukan secara lebih terintegrasi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“DPRD menekankan bahwa hasil pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
DPRD juga memberikan perhatian pada isu sosial, seperti penanganan kenakalan remaja serta pentingnya sosialisasi program jaminan kesehatan. Di sektor ketenagakerjaan, optimalisasi program pemberdayaan masyarakat, termasuk padat karya, dinilai perlu terus diperkuat untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Melalui rekomendasi tersebut, DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan daerah agar tetap berada pada koridor kepentingan masyarakat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar terwujud dalam program dan kebijakan yang berdampak langsung. Dengan demikian, setiap arah pembangunan di Kabupaten Bantul ke depan mampu menghadirkan perubahan yang nyata, merata, dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (DF)
